Menteri Spanyol Serukan PM Israel Diseret ke Pengadilan Internasional Atas Kejahatan di Gaza

MADRID - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan kelompok Hamas perlu diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), kata politisi Spanyol Ione Belarra pada Senin, (16/10/2023). Belarra, yang menjabat sebagai Menteri Hak Sosial berbicara sebagai pemimpin Podemos, mitra junior dalam koalisi yang berkuasa.

“Israel melakukan genosida terencana” di Gaza dengan menyebabkan ratusan ribu warga Palestina tanpa air, makanan, dan listrik, klaim Belarra, seraya menggambarkan hal ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kemungkinan kejahatan perang.

Dia juga menuduh Israel melakukan “kemunafikan yang tak terkatakan” atas apa yang dia gambarkan sebagai penggunaan pembunuhan mengerikan terhadap warga sipil oleh Hamas untuk membenarkan kekejamannya, baik secara umum dan terhadap Gaza pada khususnya, demikian diwartakan RT.

Dalam pesan video berdurasi lima menit yang disiarkan di media sosial, Belarra menuduh pemerintah Netanyahu melakukan “apartheid dan pendudukan” terhadap Palestina, yang didorong dan dimungkinkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.

Berbicara atas nama partainya, Belarra menuntut segera dibukanya koridor kemanusiaan, sehingga warga sipil dapat meninggalkan Gaza ke tempat yang aman, sementara kru bantuan dan penyelamat masuk untuk menangani dampak pemboman Israel.

Podemos akan secara resmi meminta mitra koalisinya, Partai Sosialis pimpinan PM Pedro Sanchez, untuk mengajukan petisi kepada ICC agar menyelidiki Hamas dan Netanyahu atas kejahatan perang, tambahnya.

Belarra juga menuntut Uni Eropa untuk berhenti “memungkinkan” Netanyahu dan menekan Israel agar menghentikan pemboman di Gaza melalui embargo senjata, sanksi yang ditargetkan, atau cara lain. Blok tersebut perlu menggunakan semua cara diplomatik untuk mengatasi akar penyebab konflik, yang digambarkannya sebagai “pendudukan Israel dan apartheid atas Palestina.”

Politikus Spanyol tersebut mendesak UE untuk berhenti “mengikuti secara membabi buta” AS, yang ia tuduh menanggapi “hilangnya hegemoni” dengan sikap agresif, baik di Israel maupun di Ukraina. Belarra berpendapat, konflik juga bukan merupakan konflik yang seharusnya melibatkan Uni Eropa.

Atas nama Podemos, Belarra meminta warga Spanyol dan negara-negara Uni Eropa lainnya untuk turun ke jalan dan berdemonstrasi untuk mengakhiri blokade terhadap Gaza. Dia mengutuk larangan demonstrasi pro-Palestina di beberapa negara sebagai tindakan keras terhadap kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia di bawah tekanan “pemerintahan sayap kanan Israel” dan para pendukungnya di Washington.

Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap pangkalan militer Israel dan desa-desa di dekat Gaza pada tanggal 7 Oktober, menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel. Pemerintahan Netanyahu telah menyatakan “perang” terhadap kelompok Palestina dan berjanji untuk “membongkarnya”.

Belarra telah menjadi menteri hak-hak sosial sejak Maret 2021. Podemos memiliki lima kursi di Kongres Deputi yang beranggotakan 350 orang, tetapi merupakan bagian dari koalisi Sumar yang merupakan mitra junior dari Partai Sosialis pimpinan Sanchez. Kabinet Sanchez saat ini berada dalam kapasitas sementara, karena pemilu pada Juli menghasilkan parlemen yang menggantung, dan tidak ada koalisi yang mampu membentuk mayoritas.

(Rahman Asmardika)