Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, termasuk sebagian zona ekonomi eksklusif Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 mengatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum.
Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungannya kepada Filipina, dan mengecam "gangguan yang dilakukan Tiongkok terhadap misi pasokan resmi Filipina".
Kedutaan Besar Kanada dan Jepang di Manila juga menyatakan dukungannya kepada Filipina dan kekhawatiran atas tabrakan tersebut. Duta Besar Uni Eropa, Luc Veron, mengatakan, "Insiden-insiden ini, yang berulang dan semakin intensif, berbahaya dan sangat mengganggu".
Hubungan Manila dengan Beijing memburuk di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang memperkuat keterlibatan militer dengan Washington sejak menjabat tahun lalu. Pentagon mengatakan pada bulan Mei bahwa pihaknya akan melindungi Filipina jika penjaga pantainya diserang “di mana pun di Laut Cina Selatan”.
Pekan lalu, militer Filipina menuntut Tiongkok menghentikan tindakannya yang "berbahaya dan ofensif" setelah sebuah kapal angkatan laut Tiongkok membayangi dan berusaha menghalangi kapal angkatan laut Filipina yang sedang melakukan misi pasokan.