Kebijakan Solar Subsidi Dikeluhkan, DPR: Jangan Tambah Beban Nelayan

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti aturan baru bagi nelayan yang harus menggunakan aplikasi untuk membeli solar bersubsidi. Ia pun mengingatkan agar kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah disesuaikan dengan kriteria penerima manfaat.

"Penting untuk dipahami bahwa perubahan kebijakan yang signifikan seperti ini dapat memiliki dampak pada nelayan dan mata pencaharian mereka," kata Johan, dikutip Jumat (27/10/2023).

Seperti diketahui, kebijakan penggunaan aplikasi untuk pembelian solar bersubsidi banyak dikeluhkan oleh nelayan. Salah satunya yang dirasakan nelayan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Di sana, para nelayan mengeluhkan pembelian solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang harus menggunakan aplikasi. Apalagi, sebagian para nelayan masih alami buta huruf, hingga tak memiliki gawai untuk mengakses aplikasi.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya Pemerintah memahami kriteria penerima manfaat sebelum menerapkan kebijakan. Meski di era kemajuan zaman, Daniel menyebut masih banyak juga masyarakat yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi seperti bagi para nelayan yang tinggal di daerah pesisir.

"Sebelum membuat kebijakan, harus dilihat kriteria penerima manfaat. Para nelayan ini sudah terbiasa menggunakan cara konvensional dalam membeli solar untuk keperluan melaut mereka, jadi dengan persyaratan menggunakan aplikasi tentu akan menambah beban mereka," ucap Johan.

"Kebijakan yang kurang efektif diterapkan dapat menghambat penyerapan subsidi solar bagi para nelayan," sambung Daniel.