DPR Ingatkan Netralitas Pejabat Polri di Pemilu 2024

JAKARTA - Komisi III DPR RI ingatkan anggota Polri untuk bersikap netral pada Pemilu 2024. Sebagai institusi negara, Polri yang bertugas mengamankan jalannya Pemilu, ia berharap, Korps Bhayangkara bisa bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas.

“Masyarakat menaruh harapan besar terhadap Polri untuk memberi keamanan selama tahapan Pemilu berlangsung. Keamanan ini dapat tercipta apabila Polri berdedikasi untuk menghadirkan Pemilu yang damai, termasuk memastikan agar seluruh personelnya bebas dari politik praktis,” kata Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, Kamis (2/11/2023).

Lebih lanjut, Gilang meminta agar pejabat Polri bisa menjadi teladan bagi para anak buahnya. Selain memberi pengarahan dan pengawasan, kata Gilang, para pejabat Polri pun perlu memberi contoh penerapan netralitas di Pemilu.

"Penting bagi petinggi Polri untuk selalu menjaga kredibilitasnya. Karena komandan atau pejabat Polri adalah panutan untuk jajaran yang mereka pimpin,” ujarnya.

“Jika atasan bekerja dengan cara terpuji, maka anak buah akan mengikuti. Begitu pula sebaliknya apabila atasannya melenceng, maka bawahannya pun tidak takut untuk melakukan pelanggaran,” sambung Gilang.

Ia berkata, netralitas Polri merupakan hal fundamental yang harus dijaga demi adilnya pelaksanaan demokrasi pada proses Pemilu. Apalagi, kata Gilang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah memberi peringatan tegas kepada jajaran Polri agar tidak berpihak terhadap partai apapun.

"Tentunya komitmen Kapolri tersebut akan terus dikawal oleh masyarakat, bahwa Polri tidak akan memihak kepada peserta Pemilu dan berupaya membantu menciptakan Pemilu yang aman dan damai,” tuturnya.

Gilang menilai, peran pejabat Polri sangat signifikan di tengah menghangatnya dinamika politik. Para pimpinan satuan Polri pun disebut menjadi wajah Korps Bhayangkara tersebut di setiap wilayah.

Untuk itu, pimpinan satuan maupun organ Polri diingatkan untuk memberi arahan yang jelas kepada jajarannya. Termasuk agar semua anggota Polri dapat bersikap tegas dan profesional saat dihadapkan dalam situasi dilematis yang bersinggungan dengan ranah politik praktis.

“Komandan maupun pimpinan Polri memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan anggotanya agar tidak terlibat dalam tindakan politik yang dapat mengganggu proses demokrasi," tegas Gilang.