Sebelum putusan MKMK dikeluarkan, diakui Ade tak serta merta pemilih rasional kritis akan menjatuhkan pilihan politiknya kepada Ganjar-Mahfud. "Dalam konteks itu, pemilih rasional akan cenderung kritis melihat fenomena (skandal MK) tersebut. Namun, tidak otomatis mereka akan menjatuhkan pilihan politiknya terhadap Ganjar Pranowo-Mahfud MD," ujarnya.
Sementara mengenai isu dinasti politik, menurut Ade masih menjadi diskursus di kalangan elite. Sementara masyarakat tak punya perhatian khusus terkait hal tersebut karena tak bersentuhan langsung dengan mereka.
"Akibat adanya masalah konkret dalam masyarakat sendiri," tuturnya.
Terlepas hal tersebut, Ade menilai bahwa kalangan pro demokrasi potensial bergerak untuk memupus dinasti politik di negeri ini. Namun, tetap diperlukan kesadaran publik terhadap dinasti politik yang bisa mengancam nilai-nilai demokrasi. Dukungan publik yang kuat bisa menjaga nilai-nilai demokrasi.
"Selain itu, juga dipengaruhi oleh peranan media massa dalam membentuk kesadaran kritis publik. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka opini yang terbangun akan tenggelam seiring dengan waktu dan isu lain yang lebih besar," katanya.
Melihat hasil Survei Charta Politika Indonesia periode 26 - 31 Oktober 2023, sebanyak 48,9 persen responden menilai Gibran Rakabuming Raka tidak pantas menjadi bakal cawapres mendampingin Prabowo Subianto. Gibran dianggap masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman menjadi pejabat publik 55,4 persen.
Selain itu, mayoritas responden sebanyak 59,3 persen menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti. Kemudian, sebanyak 49,3 persen menilai pencalonan Gibran yang merupakan anak Presiden Jokowi sebagai bentuk dinasti politik.
Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud menjadi antitesa Prabowo-Gibran yang disokong Jokowi di belakang layar. Yakni, dengan menunjuk Mahfud MD ditunjuk menjadi pasangan Ganjar.
Pasangan Ganjar-Mahfud seharusnya mendapat suntikan elektabilitas jika ada dukungan Jokowi terhadap mereka di Pilpres 2024.
(Arief Setyadi )