Ganjar Pranowo: Urusan Perut Rakyat Enggak Boleh Diliberalisasi

 

JAKARTA - Calon presiden (capres) yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan urusan perut rakyat tidak boleh diliberalisasi, terutama pangan. Sehingga, Indonesia harus bisa mewujudkan daulat pangan.

Ganjar pun menyinggung liberalisasi di zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto terkait bantuan luar negeri, termasuk pangan yang disebut Inter-Governmental Group On Indonesia (IGGI).

“Kita dulu ketakutan karena ada IGGI, kemudian Michel Camdessus (bersedekap tangan) menunggui Pak Harto waktu itu tanda tangan menunduk. Waktu itu gambarnya, visualnya betul-betul menjadi dramatik vision, yang muncul pada saat itu dan ternyata liberalisasi seluruh pangan yang ada. Nggak boleh urusan rakyat nggak boleh diliberalisasi, perut rakyat,” ungkap Ganjar pada dialog Sang Kandidat bersama Ganjar, Kamis (30/11/2023).

Oleh karena itu, Ganjar mengatakan Presiden pertama Indonesia Soekarno pernah menuliskan di salah satu prasasti pada saat pendirian Institut Pertanian Bogor (IPB) bahwa pangan dan pertanian adalah soal hidup matinya bangsa.

“Maka Bung Karno itu pernah menuliskan di prasasti kalau nggak salah pada saat pendirian IPB soal pangan dan pertanian adalah soal hidup matinya bangsa, daulat bagi saya itu,” katanya.