"Yang menilai Perda dilaksanakan atau tidak itu masyarakat. Makanya pengawasan terhadap Perda sangat penting. Masyarakat sebagai penerima, padahal dalam demokrasi, kita yang menentukan program pemerintah. Kita harus dapat menyampaikan puas atau tidak puas, serta mengevaluasi," tuturnya.
Sehingga kata Michael, DPRD DKI harus peka terhadap suara masyarakat, jika banyak salah sasaran program, masyarakat harus punya akses melalui wakil rakyat.
"Saat ada rapat dengan Dinas, masyarakat dapat ikut dan mengomentari hal tersebut. Jadi publik dapat berbicara langsung dengan hal tersebut," tutupnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)