Mahkamah Agung Israel Batalkan Reformasi Peradilan

Hal ini akan melemahkan kekuasaan Mahkamah Agung untuk meninjau atau membatalkan undang-undang, sehingga memungkinkan mayoritas anggota Knesset (parlemen) untuk menolak keputusan tersebut.

Pemerintah juga berupaya untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dalam menunjuk hakim, dan menghapuskan keharusan bagi para menteri untuk mematuhi nasihat penasihat hukum mereka.

Netanyahu berpendapat bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk memperbaiki keseimbangan antara hakim dan politisi.

Keputusan Mahkamah Agung mengancam akan semakin melemahkan kepercayaan terhadap pemerintahannya. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu mengatakan keputusan tersebut bertentangan dengan "keinginan rakyat untuk bersatu, terutama selama masa perang".

Kepemimpinan Israel berada di bawah tekanan di dalam negeri karena kegagalannya dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober, dan sejauh ini terbukti tidak mampu menyelamatkan semua sandera Israel yang dibawa ke Gaza.

(Susi Susanti)