Jalan Damai Menyelesaikan Pemberontakan Permesta, 2 Sahabat Jadi Penentu

JALAN damai lewat diplomasi lebih efektif menyelesaikan beragam konflik bersenjata ketimbang pendekatan perang. Pada masa awal-awal Republik Indonesia lahir, beberapa gerakan pemberontakan muncul karena buntut kekecewaan pada pemerintah yang dianggap tak adil dan melenceng dari harapan perjuangan.

Salah satunya adalah gerakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Semesta (PRRI Permesta). PRRI berpusat di Sumatera sedangkan Permesta di Sulawesi. Operasi militer penumpasan gerakan tersebut menimbulkan banyak sekali korban, tapi masalah tak juga selesai.

Akhirnya jalan dialog ditempuh. Dua sahabat terlibat dalam negosiasi untuk menyelesaikan konflik Permesta dengan pemerintah; Frits Johanes (Broer) Tumbelaka dan Letkol D.J. Somba. Perundingan ini dikenal dengan Peristiwa Malenos pada 4 April 1961.

 BACA JUGA:

Gerakan Permesta didirikan di Makassar pada 2 Maret 1957 untuk menuntut otonomi daerah atau terwujudnya pemerataan ekonomi dalam pembangunan, jangan hanya berpusat di Pulau Jawa.

Gerakan ini digawangi DJ Somba, Alexander Evert Kawilarang serta Ventje Sumual. Permesta tak ingin mendukung berdirinya Republik Persatuan Indonesia (RPI). Belakangan ada perselisihan di antara pendiri.

Somba dan Kawilarang tak setuju jika Permesta bergabung dengan PRRI dan DI/TII serta ide memisahkan diri dari Republik Indonesia, Tapi, Samual setuju.

Mengukutip dari buku “Permesta dalam Romantika, Kemelut dan Misteri”, Gubernur pertama Sulawesi Utara Broer Tumbelaka membuka pertemuan dialog antara Permesta dengan pemerintah RI pada medio Maret 1961.

 BACA JUGA:

Pertemuan yang tepatnya berlangsung di Desa Lahendong itu, sedianya tak hanya dihadiri Somba dan Tumbelaka, tapi juga dihadiri sejumlah

warga desa dan masing-masing pasukan. Bahkan, pasukan Permesta dan TNI saling berangkulan – tanda rindu persatuan.

Keberhasilan Tumbelaka menjalin kontak dengan Somba, tak lepas dari hubungan persahabatan mereka yang belum putus, semenjak masih berdinas dalam tubuh TNI di Surabaya.

Dari situlah, singkat kata penyelesaian bisa terjadi pada 4 April 1961 di Malenos, Minahasa, di mana Permesta diwakili Somba dan pemerintah diwakili Pangdam XIII Merdeka, Kolonel Sunandar Priyosudarmo.