PPI Jerman Gelar Forum Adu Gagasan Tim Paslon, Hindari Pilih karena Gimik

Selain itu, banyak proyek strategis dari pemerintah pusat yang dilaksanakan secara top-down tanpa peninjauan dan dialog bersama pemerintah daerah maupun masyarakat di sekitar proyek.

“Akibatnya, proyek bersifat disembedded terhadap realita ekonomi dan sosial masyarakat yang ada di daerah tersebut.” lanjut Prof. Sulfikar Amir.

Menyoal penyediaan basis informasi untuk pembangunan daerah, Mikhail Gorbachev Dom menyampaikan harapan serta peluang bahwa dengan adanya pemilu serentak, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat dicoba untuk direncanakan dari nol kembali di tahun 2025 sehingga RPJMN dan RPJMD bisa dibuat dalam satu masa yang sama, dengan memperhatikan keselarasan perencanaan tata ruang antar daerah.

“Hal lain yang masih menjadi PR adalah peta pertanahan dan peta tata ruang. Kalau ini nantinya bisa disatukan, bisa menjadi desktop yang baik.” tambah Mikhail.

Di penghujung forum, Michael Victor Sianipar menyinggung jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan pertambangan, serta mengkritisi program pemerintah yang masih berfokus pada legalisasi kepemilikan tanah, namun belum ada upaya untuk redistribusi tanah.

“Melegalisasi adalah hal yang penting, tapi yang mau kita dorong adalah reformasi agraria yang memberikan ruang agar masyarakat memiliki kepemilikan dan akses terhadap tanah-tanah tersebut. Perlu adanya kepastian hukum dan payung hukum untuk melindungi masyarakat adat ataupun masyarakat yang terkena dampak konflik agraria,” ujarnya.

Kegiatan forum dilaksanakan di Hörsaal 17, Hauptgebäude, Universität Bonn dan dihadiri oleh lebih dari 100 pelajar Indonesia dan diaspora yang bermukim di Jerman. Hasil dari forum akan dipublikasikan dalam bentuk policy brief yang memuat aspirasi dan gagasan pelajar Indonesia di Jerman untuk Presiden Indonesia periode 2024-2029 dalam menunjang pembangunan daerah dan tata ruang yang lebih inovatif, adil, merata, dan inklusif.

(Angkasa Yudhistira)