Pratama menyarankan supaya KPU segera melakukan pelatihan kepada seluruh SDM yang terlibat. Tidak hanya pelatihan cara penggunaan aplikasi Sirekap saja, namun juga memberikan penekanan pada faktor keamanan siber.
"Melihat maraknya kebocoran data yang disebabkan oleh kelalalian SDM ini seharusnya sudah menjadi peringatan kepada pimpinan organisasi untuk dengan segera melakukan pelatihan kepada karyawan/mitra yang memiliki akses tersebut bagaimana mengamankan diri mereka sendiri,”pungkasnya.
Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Yogyakarta Bambang Arianto, mengapresiasi pemanfaatan aplikasi Sirekap KPU ini. Menurutnya, digitalisasi akan memberikan dampak signifikan bagi efektivitas dan efisiensi Pemilu.
"Aplikasi Sirekap dapat berkontribusi dalam perhitungan suara secara cepat dan bisa menekan terjadinya praktik kecurangan. Akan tetapi perlu diingat bahwa pemanfaatan digitalisasi harus tetap menjaga dari serangan siber,"ujarnya.
Digitalisasi ini juga akan mendorong penguatan pelembagaan demokratisasi di Indonesia. Harapannya pemilu bisa lebih transparan dan akuntabel sehingga menguatkan demokrasi.
"Melalui digitalisasi proses transparansi dan akuntabilitas dapat lebih dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Intinya, pemanfaatan teknologi digital bisa berkontribusi dan memperkuat proses pelembagaan demokrasi menjadi lebih baik," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )