Ganjar mengaku, ia mendapatkan informasi dan keluh kesah beberapa pejabat di daerah mulai tingkat kepala daerah, hingga kepala desa, diintervensi dengan gaya-gaya baru era demokrasi. Maka, mereka kemudian melaporkan ke dirinya, sehingga ia pun meminta para aparat penegak hukum semuanya di Indonesia, untuk bersikap netral.
"Teman-teman saya pada ketakutan lapor ke saya, kades sudah ada, Bupati wali kota sudah ada hentikanlah, saya sampai saat ini meyakini, TNI Polri sanggup, karena mereka orang-orang merah putih, ASN (Aparatur Sipil Negara) sanggup (netral)," ujar dia.
Menurutnya, kasus-kasus seperti itu kian masif ketika Presiden Joko Widodo memberikan statemen presiden boleh memihak dan berkampanye ke salah satu pasangan calon, sesuai hak politik perorangan. Tapi sayangnya pada perjalanannya kata Ganjar, hal itu justru membuat jalannya pemerintahan dan roda demokrasi kian amburadul.
"Makanya, dulu diperintahkan ASN, TNI. Polri, harus netral, gubernur bupati harus netral itu perintah bapak presiden, bahwa hari ini berubah maka kekacauan mulai terjadi. Kembalikan pada prinsip awal cabut statemen itu!," tegas Ganjar.
(Arief Setyadi )