Human Rights Watch: Putin Harus Hadapi Penyelidikan Kejahatan Perang Atas Serangan Mematikan di Mariupol

RUSIA – Presiden Rusia Vladimir Putin harus menghadapi penyelidikan kejahatan perang atas serangan brutal Moskow di Mariupol, Ukraina, Serangan ini menyebabkan ribuan orang tewas, banyak bangunan hancur dan diikuti dengan kampanye Russifikasi yang meluas.

Hal ini diungkapkan Human Rights Watch (HRW) dalam sebuah laporan baru yang menganalisis kehancuran yang terjadi di kota Ukraina.

Badan pengawas internasional tersebut menemukan bahwa pengepungan Rusia terhadap kota tersebut pada 2022 melibatkan penargetan berulang-ulang dan penghancuran bangunan dan infrastruktur sipil, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Diperkirakan sekitar 8.000 orang tewas akibat langsung dari pertempuran tersebut, sebagian berdasarkan tinjauan citra satelit, foto dan video kuburan di kota tersebut, namun dicatat bahwa angka tersebut merupakan perkiraan konservatif.

Laporan setebal 215 halaman tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan selama hampir dua tahun bersama dengan kelompok hak asasi manusia Ukraina Truth Hounds, merinci upaya pihak berwenang Rusia untuk menghapus budaya Ukraina dari kota tersebut sejak direbut, membatasi pergerakan warga Ukraina dan menerapkan kebijakan pro-Narasi Kremlin di sekolah dan ruang publiknya.

Pasukan Rusia mengepung Mariupol dalam beberapa hari setelah invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, sebelum melancarkan pemboman selama berbulan-bulan untuk menghancurkan perlawanan militer Ukraina yang keras kepala.

Kota yang terletak di Laut Azov di tenggara Ukraina ini menjadi saksi pertempuran paling intens dan kejam dalam perang tersebut.

“Itu adalah serangan yang kejam dan menghancurkan; orang-orang yang kami wawancarai yang berhasil melarikan diri menggambarkan periode itu sebagai neraka,” terang Ida Sawyer, Direktur divisi krisis dan konflik HRW, kepada CNN.

“Kami melihat ini sebagai salah satu babak terburuk dari invasi Rusia ke Ukraina,” katanya.

“Kami berharap proyek ini dapat membantu memastikan adanya keadilan,” lanjutnya.