Dia menduga, pembangunan, terutama implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dijalankan dengan cara menggerus demokrasi (regresi demokrasi), melumpuhkan pemberantasan korupsi, dan menyiapkan berbagai aturan undang-undang yang memberi “karpet merah” kepada pemodal," paparnya.
Dampak pembangunan ini, kata dia, sungguh luar biasa, merusak bentang alam, memiskinkan warga, menghilangkan ruang hidup, dan memarginalkan kelompok perempuan. Selain itu rakyat juga menjerit karena berbagai barang kebutuhan hidup yang makin mahal, terutama beras dan biaya pendidikan.
“Pembangunan ini hyper masculinity, semuanya dilakukan dengan cara maskulin, menguasai, merampas, menggunakan kekerasan demi kepentingan ekstraktivisme, pertambangan, energi, perkebunan yang makin terpinggirkan,” pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )