Pilpres 2024 Diwarnai Banyak Kejanggalan, TPN : Tak Perlu Lagi Ada Pemilu dan Pilkada

JAKARTA - Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aria Bima mengatakan pihaknya menemukan banyak kejanggalan selama proses pelaksanaan Pilpres 2024. Salah satunya, ada orkestrasi dari politisasi bansos, diskon pupuk, pemberian sertifikat, hingga aparat desa ditekan dan oknum aparat dikerahkan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu.

"Belum money politics, belum manipulasi suara. Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpul kan untuk menulis pertanyaan, itu tak ada artinya semua pada saat diclosing dengan berbagai tindakan tindakan yang sangat di luar prinsip etika kita berdemokrasi, saya kira tidak perlu lagi adanya pemilu kalau pelaksanaannya semacam ini," tutur Aria saat jumpa pers di Medcen TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

 BACA JUGA:

Atas dasar itu, Aria merasa pesimistis akan pilkada bisa berjalan dengan adil bila pelaksanaannya dilakukan seperti Pilpres 2024. Menurutnya, penetuan pemenang pilkada bisa dilakukan dengan cera aparat desa ditekan dan ditakut-takuti terkait dana desa.

"Apakah setiap periode pemilu akan semacam ini, saya lima kali menjadi tim pemenangan nasional kita perlu lihat dari tampilan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari pakaian mendapatkan respons negatif dari netizen, kita ubah supaya menarik, cara menjawab corectif action dari pertanyaan temen-temen media yang berkomentar, kita perbaiki, sejauh mana respons publik itu ga ada artinya semua," katanya

 BACA JUGA:

"Termasuk akhir-akhir rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakan mana sama yang kampanye? Jadi saya melihat kalau situasi kondisi objektif selama kita berpemilu dengan seluruh tahapannya itu penuh manipulatif dan penuh keterlibatan berbagai oknum aparat. Saya berharap tidak perlu lagi ada pemilu. Tidak perlu ada yang namanya pemilihan kepala daerah baik itu bupati dan gubernur bulan September," terang Aria.

(Salman Mardira)