“Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik," ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti dugaan kecurangan rekapitulasi suara berasal dari luar negeri. Hal tersebut didukung oleh keterangan para ahli saat menganalisa masalah yang terjadi dalam alat bantu, yakni Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
"Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang menguntungkan paslon 02," pungkasnya.