Israel Ingin Perluas Permukiman di Tepi Barat, AS Tuduh Tidak Konsisten dengan Hukum Internasional

WASHINGTON - Rencana Israel untuk menambah ribuan rumah lagi ke permukiman di Tepi Barat yang diduduki yang diumumkan pekan lalu menjadi dorongan terakhir yang diperlukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk menyatakan pemukiman tersebut tidak konsisten dengan hukum internasional.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan perubahan kebijakan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan pada konferensi pers di ibu kota Argentina, Buenos Aires.

“Sudah menjadi kebijakan lama AS di bawah pemerintahan Partai Republik dan Demokrat bahwa permukiman baru adalah kontra-produktif untuk mencapai perdamaian abadi,” kata Blinken kepada wartawan, dikutip Reuters.

“Mereka juga tidak sejalan dengan hukum internasional,” lanjutnya.

Pergeseran kebijakan ini memerlukan waktu yang lama namun keputusan akhir diambil dalam hitungan jam, sehingga mengejutkan banyak orang dan menimbulkan pertanyaan tentang mengapa momen ini dipilih untuk mengembalikan sikap AS selama empat dekade hingga diubah oleh pemerintahan Donald Trump sebelumnya.

Hanya 24 jam sebelumnya, Blinken tidak berencana membuat pengumuman seperti itu. Namun setelah Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich mengatakan pemerintah Israel telah menyetujui rencana untuk menyetujui sekitar 3.300 rumah baru yang akan dibangun di permukiman, sebagai tanggapan terhadap serangan penembakan mematikan warga Palestina di Tepi Barat, para pejabat AS menyimpulkan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkap hal tersebut.

“Ini adalah sesuatu yang sudah lama dipertimbangkan oleh pemerintah dan kejadian baru-baru ini memperjelas bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengartikulasikannya,” kata seorang pejabat AS yang mengetahui keputusan tersebut.

Perubahan kebijakan ini membawa AS kembali sejalan dengan sebagian besar negara di dunia, yang menganggap permukiman yang dibangun di wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967 adalah tindakan ilegal. Israel sendiri membantah pandangan ini, dengan alasan bahwa orang-orang Yahudi memiliki ikatan historis dan Alkitabiah dengan tanah tersebut.

Sejak menjabat pada Januari 2021, pemerintahan Biden telah beberapa kali nyaris mengembalikan bahasa tersebut ke era sebelum Trump, namun setiap kali langkah tersebut dikesampingkan karena kegagalan mendapatkan lampu hijau dari semua pejabat senior. anggota pemerintahan.