Pelabuhan Utama Haiti Ditutup karena Kekerasan Geng Kriminal, Orang-Orang Bersenjata Masuk Menjarah Kontainer

HAITI - Pelabuhan utama Haiti mengatakan pihaknya menghentikan operasi karena sabotase dan vandalisme ketika ibu kota Haiti semakin dilanda kekerasan dan kekacauan.

Media lokal melaporkan bahwa orang-orang bersenjata masuk ke pelabuhan di ibu kota Port-au-Prince, menjarah kontainer.

Caribbean Port Services, operator pelabuhan, mengutip tindakan sabotase dan vandalisme yang jahat ketika mengumumkan keputusan untuk menangguhkan semua layanan.

Menurut Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau WFP, lebih dari 20 truk yang membawa peralatan penting, pasokan medis dan makanan terjebak di pelabuhan, yang mengatakan pihaknya telah menangguhkan layanan transportasi lautnya karena ketidakamanan.

Ini menyusul serangan yang dilakukan geng-geng di bandara, kantor polisi, dan penjara pada minggu ini. Mereka mendorong pemecatan Perdana Menteri (PM) Haiti Ariel Henry.

Keadaan darurat yang berlaku selama tiga hari kini telah diperpanjang satu bulan.

Badan urusan kemanusiaan PBB telah memperingatkan bahwa sistem kesehatan negara itu “hampir runtuh”.

Seorang pejabat senior AS mengatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berbicara dengan Henry untuk meminta transisi politik yang mendesak.

“Blinken berbicara dengan perdana menteri Haiti tentang “kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi menuju pemerintahan yang lebih luas dan inklusif saat ini,” kata Brian Nichols, asisten menteri luar negeri AS untuk Urusan Belahan Barat, di sebuah acara pada Kamis (7/3/2024).

Geng-geng di kota yang dilanda kekerasan tersebut meningkatkan serangan mereka ketika Henry berangkat untuk menghadiri pertemuan puncak regional pekan lalu.

Henry berusaha terbang kembali ke Port-au-Prince pada Selasa (5/3/2024) tetapi malah berakhir di wilayah AS, Puerto Riko.

Dia tidak bisa mendarat di ibu kota Haiti karena bandara internasionalnya ditutup ketika tentara menggagalkan upaya orang-orang bersenjata untuk merebutnya.

Otoritas penerbangan sipil di negara tetangga Republik Dominika juga menolak pesawat Henry, dengan mengatakan bahwa mereka tidak diberikan rencana penerbangan yang diperlukan.

Geng-geng di Port-au-Prince memanfaatkan ketidakhadiran Henry untuk melancarkan serangkaian serangan terkoordinasi.

(Susi Susanti)