Pemerintah Janji Penuhi Kebutuhan Dasar Pengungsi Banjir dan Longsor di Sumbar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta semua pihak untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat (Sumbar) terpenuhi.

Sebelumnya, Menko PMK meninjau salah satu lokasi terdampak banjir bandang dan longsor parah di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

Di sepanjang jalan menuju daerah tersebut dia menyaksikan dampak bencana seperti bekas longsor yang menutupi jalan. Adanya akses jalan rusak dan terputus, endapan lumpur, dan rumah yang masih dipenuhi sedimentasi banjir.

 BACA JUGA:

Dalam pengecekannya di lapangan, Menko PMK juga mengunjungi rumah warga yang terdampak rusak parah. Dia berinteraksi dengan warga dan menanyakan bantuan yang telah diterima.

Para warga telah menerima bantuan logistik dan akomodasi dari BNPB dan Kemensos. Kemudian mereka menceritakan keinginan supaya mendapatkan bantuan alat-alat dapur, dan supaya bisa rumahnya diperbaiki dan lebih layak.

Muhadjir mengatakan, untuk pembangunan rumah warga yang rusak akan dibantu oleh pemerintah pusat melalui BNPB, Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah. Dia pun menyatakan, pemerintah akan terus memenuhi kebutuhan logistik bagi warga terdampak bencana selama masa darurat. Termasuk akan mempercepat penyaluran Bantuan Pangan CPP akan segera disalurkan kepada seluruh warga.

“Yang penting para korban mendapatkan kepastian layanan kebutuhan dasar. Kalau sanitasi saya lihat tidak terlalu mengkhawatirkan,” ucapnya dalam keterangan resminya, Sabtu (16/3/2024).

 BACA JUGA:

Sementara itu, pemerintah pusat akan mengupayakan solusi permanen supaya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat tidak terulang. Pemerintah pusat akan mengupayakan pendangkalan aliran sungai supaya tidak terus meluap bila terjadi hujan intensitas tinggi. Kemudian, untuk daerah rumah warga yang rawan bencana akan didata dan akan diupayakan relokasi supaya tidak terkena bencana kembali.

“Terutama wilayah aliran sungai yang terjadi pendangkalan harus kita normalkan kembali dan itu pembiayaan tidak bisa dibebankan ke pemda setempat, tapi harus ada afirmasi dari pemerintah pusat melalui Dana Kemen PUPR dan Dana Alokasi Khusus atau dana siap pakai BNPB,” pungkasnya.

(Salman Mardira)