Menurut surat kabar tersebut, seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa “pemenuhan otorisasi dari satu pemberitahuan kepada Kongres dapat mengakibatkan lusinan kasus Penjualan Militer Asing dalam siklus pemberitahuan kongres yang telah berlangsung selama beberapa dekade.”
“Secara praktis, pengadaan besar-besaran, seperti program F-35 Israel misalnya, sering kali dipecah menjadi beberapa kasus selama bertahun-tahun,” kata pejabat tersebut kepada Post.
Awal bulan ini, Washington Post melaporkan bahwa AS telah menyetujui lebih dari 100 penjualan senjata terpisah ke Israel sejak 7 Oktober, dan melakukannya tanpa harus memberi tahu Kongres.
Pekan lalu, Middle East Eye melaporkan bahwa AS berencana melanjutkan sejumlah transfer senjata besar-besaran ke Israel. Bagian dari paket transfer senjata yang akan diberitahukan AS kepada Kongres adalah pengiriman baru amunisi berpemandu presisi senilai lebih dari USD1 miliar dolar.
Selain penjualan tersebut, AS berencana untuk melanjutkan penjualan jet tempur F-35 senilai USD2,5 miliar, kata Josh Paul, mantan direktur kongres dan urusan masyarakat untuk biro urusan politik-militer Departemen Luar Negeri.