Hakim MK Tanya 4 Menteri Alasan Jokowi Sering Kunker ke Jateng, Dananya dari Mana?

JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan kepada empat menteri yang hadir dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, soal banyaknya perjalanan dinas Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jawa Tengah.

Hal itu ditanyakan kerena dua pemohon yakni kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memasukannya dalam dalil permohonan.

"Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya, itu yang didalilkan oleh pemohon," kata Saldi Isra di Gedung MK, Jumat (5/4/2024).

 BACA JUGA:

"Nah kalau ini bisa kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini," tambah Saldi Isra.

Saldi menambahkan, berkaitan dengan kunjungan kerja Jokowi yang banyak dilakukan di Jawa Tengah itu, dirinya mempertanyakan soal dana yang dibawa itu dari mana saja.

“Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pak Menko dan Ibu Menteri, ini satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan kedua pemohon," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan hakim konstitusi soal banyaknya kunjungan kerja (kunker) Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang datang ke Jawa Tengah (Jateng) jelang pemilu 2024.

Menurutnya, banyaknya kunker Jokowi ke Jateng merupakan pola kepemimpinan dari sosok Jokowi itu sendiri, Muhadjir memastikan paham betul pola kunker presiden karena sempat mendampingi selama satu periode bersamanya.

"Ketika mendampingi KIP (Kartu Indonesia Pintar), pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah, tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," kata Muhadjir dalam sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Muhadjir mengatakan, Jokowi selalu menekankan pentingnya untuk mengoptimalkan APBN di awal tahun sehingga Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) bisa diberikan pada bulan November dan September.

"Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos dan di situlah presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu," ungkap Muhadjir.

"Taruhlah beliau bekrunjung 100 titik, kemudian beliau akan membagikan PKH (Program Keluarga Harapan), PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat, kalau 40 titik itu taruhlah 20 ribu satu titik, berapa? Kan ada 800 ribu, masa 800 ribu di kunjungan beliau bisa memengaruhi seluruh Indonesia? Saya belum memilki angka-angka yang jelas, tapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalo berkunjung ke lapangan itu tidak hanya satu titik, bisa sampai 5 titik," pungkasnya.

"Dengan komposisi garis kemiskinan makanan 408.522 atau 74,21 persen dan garis kemiskinan, sebesar 141.936 atau 25,79 persen, maka dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3/4-nya adalah komoditas pangan," tambah dia.

Maka dari itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin, kata Muhadjir, komoditas pangam menjadi sangat penting, begitu nuga dengan memberikan bantuan bagan pangan langsung melalui bansos.

"Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin, terutama komoditas pangan menjadi sangat penting, begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung mellaui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pemerintah atau CPP," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)