Baleg DPR Gelar Rapat Perdana Revisi UU Kementerian Negara, Ini yang Dibahas

 

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat perdana terkait Revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara pada Selasa (14/5/2024) siang ini.

Dalam rapat tersebut, Baleg mendengarkan poin perubahan dalam revisi UU Kementerian Negara tersebut.

Dalam paparan, tenaga ahli Baleg DPR menjelaskan pada pasal 15 UU Kementerian Negara sebelumnya mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian.

Kemudian, pada revisi UU Kementerian Negara ini diubah menjadi ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan negara. Sehingga tidak ditetapkan angka baku jumlah kementerian.

"Diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," kata tim ahli Baleg saat memaparkan perubahan UU Kementerian Negara di ruang rapat Baleg DPR, Gedung Nusantara I,Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Diketahui, Revisi UU Kementerian Negara ini tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas. Tetapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Revisi berkaitan dengan putusan MK itu berkaitan tentang Pasal 10 yang memuat kata wakil menteri adalah pejabat karir dalam penjelasan UU Kementerian Negara. Revisi UU Kementerian Negara yang dibahas ini menghapus wakil menteri sebagai pejabat karir dan bukan anggota kabinet sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.