Baleg DPR Gelar Rapat Perdana Revisi UU Kementerian Negara, Ini yang Dibahas

Di dalam rapat tersebut, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, revisi UU Kementerian Negara ini tetap bisa dilakukan meski tidak masuk Prolegnas prioritas. Putusan MK itu menjadi jalur masuk untuk melakukan revisi. Sehingga statusnya menjadi UU kumulatif terbuka yang bisa dibahas kapan saja.

"Kalau ada UU yang tidak kita usulkan masuk dalam Prolegnas, maka memungkinkan kita bahas kalau itu adalah akibat putusan MK jadi ini pintu masuk saja," kata Supratman saat rapat Baleg.

Legislator Gerindra itu menjelaskan bahwa, tidak ada masalah bila dalam revisi atas putusan MK itu menambah materi baru. Sebab, hal itu tidak ada pembatasan.

"Soal materinya itu tidak dibatasi oleh apakah yang hanya yang diputuskan MK atau tidak. Itu tidak membatasi kita untuk tidak membahas materi muatan yang lain," tuturnya.

Selanjutnya, Baleg akan menyiapkan naskah akademik untuk revisi UU Kementerian Negara. Serta setiap fraksi diminta untuk menyiapkan anggotanya untuk ditugaskan sebagai Panitia Kerja atau Panja.

(Fakhrizal Fakhri )