“Baru-baru ini Rapimnas ke-IX dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar sepakat diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan muktamar dipercepat,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPW PPP NTT Djainudin Lonek pun meminta DPP PPP untuk menindak tegas setiap kader atau pengurus partai yang membuat gaduh jelang Pilkada 2024.
“Seperti pernyataan salah satu Plt Sekretaris DPW Bali Aftoni yang menyatakan hasil Rapimnas hanya gimik. Itu sama saja merusak dan menghina marwah partai, padahal jelas yang bersangkutan mengikuti Rapimnas namun tidak bersuara malah bicara di luar forum. Sebaiknya DPP PPP segera menindak tegas,” kata Lonek.
(Awaludin)