Menurutnya, penugasan prajurit TNI dan Polri di lingkungan Kementerian dan Lembaga sejalan dengan permintaan kebutuhan untuk memanfaatkan semua SDM atau warga negara. Berbeda dengan Dwi Fungsi ABRI yang bertujuan menduduki jabatan politik untuk melanggengkan tampuk kekuasaan.
"Penugasan Prajurit TNI dan Polri di berbagai instansi pemerintah justru menunjukkan tidak ada dikotomi dalam pembangunan nasional," sambung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber itu.
"Untuk pemberantasan Terorisme dan Enabling Environment-nya harus libatkan Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, Kemdagri, jadi bukan hanya TNI, Polri, BIN, dan BNPT saja. Terorisme semakin banyak bentuknya dan luas jangkauannya," pungkasnya.
(Awaludin)