Bikin Rakyat Sengsara, DPR Minta Pelaku Kasus Dugaan Demurrage Impor Beras Dihukum Berat

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Santoso mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak cepat terkait kasus skandal mark up impor beras dengan kerugian Rp8,5 triliun, dan demurrage atau denda senilai Rp294,5 miliar.

“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora, agar terbongkar kenapa selama ini harga beras harganya semakin melambung tinggi karena memang adanya mark up import beras ini,” tegas Santoso dalam keterangannya, Minggu (21/7/2024).

Menurutnya, skandal mark up impor beras dengan kerugian negara Rp 8,5 triliun sangat menyengsarakan rakyat. Dan berharap para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

“Prilaku lancung oknum yang menyengsarakan rakyat harus di hukum seberat-beratnya. Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” paparnya.

Lebih buruknya, kata Santoso, karena skandal mark up impor beras tersebut memicu kenaikan harga komoditas lainnya yang akan mengakibatkan turun dan tergerusnya daya beli masyarakat.

“Harga beras naik berdampak pada naiknya harga komoditas lainnya yang mengakibatkan daya beli rakyat menurun,” tandas Santoso.