Menko Polhukam: TNI-Polri Jangan Lengah Amankan Pilkada Serentak 2024

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menekankan kepada TNI-Polri untuk tidak lengah melakukan pengamanan di seluruh tahapan Pilkada serentak 2024.

Hadi mengungkapkan bahwa tahapan Pilkada bukan hanya pada saat waktu pemilihan. Melainkan, hingga proses adanya pengajuan perkara hasil perselisihan Pilkada di MK bagi calon Kepala Daerah yang kalah.

“Dan tahapan itu bukan hanya sampai dengan waktu pemilihan karena kemungkinan-kemungkinan terjadi sengketa itu ada. Tetap kita menjaga tidak lengah TNI dan Polri ketika terjadi sidang di MK nantinya di wilayah juga harus siap,” kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/7/2024).

Hadi menyebut, personel TNI-Polri harus siap untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan yang terjadi di lapangan. Meskipun, dia mengingatkan agar penyelesaian tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang humanis.

“Harus siap untuk mengamankan karena sepertinya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kita biasanya punya calon yang kita dukung habis-habisan dan tidak siap kalah, tidak siap kalah ini harus kita antisipasi dengan unsur TNI Polri, unsur pengamanan turun di lapangan. Mengantisipasi kemungkinan yang terjadi, api kecil harus kita padamkan dengan humanis tidak usah dengan keras, bahasanya juga bahasa halus untuk bisa memadamkan api tersebut. Saya yakin TNI dan Polri sudah profesional terhadap itu,” papar Hadi.

Hadi menuturkan, TNI Polri harus mengantisipasi potensi kerawanan pada saat Pilkada. Mengingat, pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini dilaksanakan di 514 kabupaten/kota, secara serentak.

“Kalau kita tidak segera mengantisipasi kekuatan TNI-Polri, dikurangi TNI-Polri yang bertugas di Papua itu dibagi habis di 514 kabupaten kota, dalam rangka pengamanan ini. Sehingga kita benar-benar harus mengantisipasi, kita juga mendengarkan apa yang dikeluarkan Bawaslu, indeks kerawanan pemilu di mana saja, ini menjadi referensi pengamanan kita. Termasuk Badan Intelijen Negara, BAIS, maupun Bareskrim, Baharkam semuanya bekerja untuk mengantisipasi,” tutup Hadi. 

(Puteranegara Batubara)