Dia menambahkan, hasil muktamar Bali secara eksplisit menyatakan bahwa ketua umum partai mempunyai kewenangan yang luar biasa. Yang mana dapat menentukan kebijakan partai secara strategis, memberhentikan DPW dan DPC tanpa adanya musyawarah wilayah maupun cabang terlebih dahulu.
“Bahkan bisa menegaskan hasil musyawarah cabang dan hasil musyawarah wilayah. Jadi kewenangan tersentralisasi di ketua umum. Dan itu juga berimplikasi kepada kebijakan di internal DPP itu tersentralisasi juga di ketua umum di Pak Muhaimin Iskandar," pungkasnya.
(Awaludin)