Mahkamah Konstitusi Thailand Pecat PM Srettha Thavisin Atas Tuduhan Pelanggaran Etika

Srettha menyatakan kekecewaannya dan mengatakan ada kemungkinan pemerintahan berikutnya dapat mengubah agenda kebijakannya.

"Saya sedih meninggalkan jabatan sebagai perdana menteri yang terbukti tidak etis," kata Srettha kepada wartawan sebagaimana dilansir Reuters. "Saya menjalankan tugas saya dengan integritas dan kejujuran."

Putusan itu dapat mengguncang gencatan senjata yang rapuh antara tokoh politik besar Thaksin Shinawatra dan musuh-musuhnya di kalangan elit konservatif dan pengawal lama militer, yang memungkinkan taipan itu kembali dari pengasingan diri selama 15 tahun pada tahun 2023 dan sekutunya Srettha menjadi perdana menteri pada hari yang sama.

Yang menyebabkan kejatuhan Srettha adalah pengangkatan mantan pengacara Thaksin, Pichit Chuenban ke dalam kabinet. Pichit sempat dipenjara karena penghinaan terhadap pengadilan pada 2008 atas dugaan upaya menyuap staf pengadilan, yang tidak pernah terbukti.

Pengaduan itu diajukan oleh 40 mantan senator yang ditunjuk oleh militer setelah kudeta tahun 2014 terhadap pemerintahan terakhir Pheu Thai. Wakil Srettha, Phumtham Wechayachai mengambil alih sebagai perdana menteri sementara.

Pheu Thai memiliki dua kandidat perdana menteri yang dapat dicalonkan - mantan Menteri Kehakiman dan pendukung setia partai Chaikasem Nitisiri, dan pemimpin partai yang belum berpengalaman Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin yang berusia 37 tahun.

Kandidat potensial lainnya termasuk penjabat Menteri Energi Pirapan Salirathavibhaga dan Prawit Wongsuwan, seorang royalis setia dan mantan panglima militer yang terlibat dalam dua kudeta.

(Rahman Asmardika)