Soal Etika Berbangsa, Jimly: Sekarang Momentum Lakukan Pembenahan

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, sekarang merupakan momentum untuk menata sistem etika berbangsa dan bernegara. Sebab, etika merupakan hulu dari segala problematika terdegradasinya budaya hukum yang berkeadilan.

"Sekarang salah satu isu yang paling banyak dibicarakan orang soal etika ini. Ini momentum melakukan pembenahan. Sejak 2009 saya sudah promosikan pentingnya menata sistem etika berbangsa dan bernegara ini,” kata Jimly dalam keterangannnya, dikutip Jumat (20/9/2024).

Jimly pun menyampaikan sebuah adagium, hukum itu ibarat sebuah kapal, etika adalah samuderanya. Maka, kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan jikalau samuderanya kering. 

Hal tersebut diungkapkan Jimly saat diskusi kelompok terpumpun (FGD) Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dengan tema Budaya Hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 17 September 2024.

Ia menilai, penggerak hukum yang tidak lagi membawa nilai-nilai etika dan moralitas yang membuat budaya hukum yang rapuh dan runtuh. Sehingga ibarat sebuah kapal tidak mampu mencapai dermaga keadilan yang dicita-citakan.

Dari problem yang muncul diperoleh sejumlah rekomendasi dalam FGD, di antaranya, perlu dibentuk Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Dalam perumusan hukum harus mengedepankan supremasi etika.

Pembentukan UU tentang Etika Berbangsa dan Bernegara dan Mahkamah Etika Nasional. Pembentukan sistem yang terpisah antara peradilan hukum dan peradilan etika.

Mengkonseptualisasi sistem etika pejabat publik mulai dari etika penyelenggara negara sampai pada organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, organisasi politik, lembaga pendidikan, organisasi kebudayaan, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia.

Mengembalikan politik dan kebijakan berbasis intelektualitas dengan banyak pihak. Memberantas pemborosan impor dan kapitalisasi sumber daya pangan secara besar-besaran. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas isu-isu lingkungan hidup dan sumber daya alam seperti pemanasan global, eksploitasi tanah, bahan bakar fosil dan lainnya.