Pada kabinetnya nanti, Prabowo berencana melepas Direktorat Pajak dari naungan Kementerian Keuangan. Selain itu ada juga wacana pembentukan Kementerian atau badan baru yang mengurusi program unggulan Prabowo yaitu makan siang gratis.
Ari mengatakan, tambahan kementerian dan badan baru itu tentunya membutuhkan AKD atau komisi yang sesuai di DPR.
"Dengan adanya tambahan kementerian atau badan baru, maka diperlukan pula komisi yang selaras dengan fungsi pengawasan yang spesifik,” ucapnya.
“Jika tidak ada penambahan komisi, ada risiko kementerian baru tidak tercakup dalam pengawasan yang ada, sehingga mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pelaksanaan program pemerintah," imbuh Ari.
Ari menilai rencana penambahan komisi ini agar DPR dapat melakukan pengawasan secara mendalam terhadap isu yang berkaitan dengan kementerian terkait. Dalam hal evaluasi, kebijakan tersebut sangat penting agar program kerja dari pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Ini adalah langkah penting menuju pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara," kata Ari.