JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengomentari calon-calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru yang masih merupakan pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, masa kerja Presiden Jokowi sendiri tinggal beberapa hari dan mereka nantinya akan bekerja di pemerintahan Presiden Prabowo.
Mahfud merasa, Prabowo sudah bisa membaca pendapat rakyat kalau Jokowi sekarang sedang membuat pagar-pagar untuk dirinya sendiri. Tapi, Mahfud menyampaikan, banyak nama-nama dengan rekam jejak bagus malah tersingkir, sedangkan 10 nama-nama yang akan dipilih DPR ini banyak dipersoalkan publik.
“Pak Prabowo kok sudah disodori hal-hal yang kurang bagus, ibarat barang disuruh pakai barang kurang bagus. Maka, jalan ke luarnya menurut saya, sebenarnya tidak apa-apa itu, KPK itu masih 20 Desember, pelantikannya 19 Desember, tapi bekerjanya 20 Desember, menurut saya bisa Pak Prabowo mengambil alih itu tanpa melanggar prosedur,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (15/10/2024).
Ia menerangkan, secara prosedur memang enam bulan sebelum pergantian harus dibentuk Pansel untuk Capim dan Dewas. Tapi, Mahfud menekankan, dalam rentang itu Prabowo masih bisa menarik lagi nama yang ada di DPR, untuk menyeleksi kembali nama-nama lain yang sebelumnya sudah di meja Presiden.
“Pak Prabowo kalau mau dan kalau tidak ringkuh, ini bisa ditarik lagi yang di DPR ini, tarik bisa, kan masih dalam rentang itu, tarik mana yang kemarin 10 saya lihat lagi, kan gitu, kembalikan saya mau menyeleksi lagi yang 20, tidak usah kembali lagi ke awal, yang 20 yang sudah di meja Presiden itu, kenapa jadi 10, kenapa yang 10 ini, Pak Prabowo bisa turun tangan kalau mau, masih ada waktu,” ujar Mahfud.
Bahkan, Mahfud berpendapat, bisa saja Prabowo mengumumkan itu pada 21 Oktober 2024 atau tepat satu hari setelah dilantik sebagai Presiden RI. Mahfud mengingatkan, langkah serupa pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) satu pekan sebelum SBY dilantik sebagai Presiden RI.