Namanya, lanjut Mahfud, Ryamizard Ryacudu. Namun, begitu SBY dilantik sebagai Presiden RI, SBY ternyata belum mau mengusulkan nama itu sebagai Panglima TNI, dan akhirnya menarik kembali nama yang diusulkan oleh Megawati. Menurut Mahfud, langkah itu sangat bisa diambil Prabowo untuk KPK.
“Terlepas dari persoalan politik apa yang di balik Pak SBY dan Bu Mega waktu itu ya, tapi waktu itu Pak SBY tarik itu, kan wewenang saya, saya kan yang akan menandatangani, saya dong, itu kalau mau Pak Prabowo bisa dan itu bisa menjadi step pertama untuk menunjukkan bahwa dia ingin memajukan,” ujar Mahfud
Mahfud menambahkan, diskusi-diskusi yang dilakukan pakar-pakar di berbagai daerah belakangan ini menyimpulkan betapa pentingnya Presiden Prabowo menguatkan kembali KPK. Artinya, itu memang harus dilakukan Prabowo jika memang dia memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.
Mahfud berharap, Prabowo tidak ringkuh untuk menarik kembali nama-nama calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak sangat baik. Sehingga, Prabowo tidak cuma menandatangani Keppres pimpinan KPK yang sebenarnya nama-nama yang dipilih itu masih merupakan orang-orang pilihan Presiden Jokowi.
“Kesimpulan diskusi di Jogja kemarin kan, langkah paling penting bagi Pak Prabowo kalau memang punya komitmen untuk memberantas korupsi itu kuatkan kembali KPK, itu akan membantu Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo niatnya bagus pasti pakai KPK yang kuat itu akan membantu dia, kecuali kalau niatnya tidak baik, KPK-nya mau disetir sendiri itu bisa, itu kesimpulan diskusi di mana-mana,” kata Mahfud. (*)
(Fakhrizal Fakhri )