Mahfud MD Sarankan Prabowo Subianto Ambil Alih Seleksi KPK

JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengomentari calon-calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru yang masih merupakan pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, masa kerja Presiden Jokowi sendiri tinggal beberapa hari dan mereka nantinya akan bekerja di pemerintahan Presiden Prabowo.

Mahfud merasa, Prabowo sudah bisa membaca pendapat rakyat kalau Jokowi sekarang sedang membuat pagar-pagar untuk dirinya sendiri. Tapi, Mahfud menyampaikan, banyak nama-nama dengan rekam jejak bagus malah tersingkir, sedangkan 10 nama-nama yang akan dipilih DPR ini banyak dipersoalkan publik.

“Pak Prabowo kok sudah disodori hal-hal yang kurang bagus, ibarat barang disuruh pakai barang kurang bagus. Maka, jalan ke luarnya menurut saya, sebenarnya tidak apa-apa itu, KPK itu masih 20 Desember, pelantikannya 19 Desember, tapi bekerjanya 20 Desember, menurut saya bisa Pak Prabowo mengambil alih itu tanpa melanggar prosedur,” kata Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (15/10/2024).

Ia menerangkan, secara prosedur memang enam bulan sebelum pergantian harus dibentuk Pansel untuk Capim dan Dewas. Tapi, Mahfud menekankan, dalam rentang itu Prabowo masih bisa menarik lagi nama yang ada di DPR, untuk menyeleksi kembali nama-nama lain yang sebelumnya sudah di meja Presiden.

“Pak Prabowo kalau mau dan kalau tidak ringkuh, ini bisa ditarik lagi yang di DPR ini, tarik bisa, kan masih dalam rentang itu, tarik mana yang kemarin 10 saya lihat lagi, kan gitu, kembalikan saya mau menyeleksi lagi yang 20, tidak usah kembali lagi ke awal, yang 20 yang sudah di meja Presiden itu, kenapa jadi 10, kenapa yang 10 ini, Pak Prabowo bisa turun tangan kalau mau, masih ada waktu,” ujar Mahfud.

Bahkan, Mahfud berpendapat, bisa saja Prabowo mengumumkan itu pada 21 Oktober 2024 atau tepat satu hari setelah dilantik sebagai Presiden RI. Mahfud mengingatkan, langkah serupa pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) satu pekan sebelum SBY dilantik sebagai Presiden RI.

Namanya, lanjut Mahfud, Ryamizard Ryacudu. Namun, begitu SBY dilantik sebagai Presiden RI, SBY ternyata belum mau mengusulkan nama itu sebagai Panglima TNI, dan akhirnya menarik kembali nama yang diusulkan oleh Megawati. Menurut Mahfud, langkah itu sangat bisa diambil Prabowo untuk KPK.

“Terlepas dari persoalan politik apa yang di balik Pak SBY dan Bu Mega waktu itu ya, tapi waktu itu Pak SBY tarik itu, kan wewenang saya, saya kan yang akan menandatangani, saya dong, itu kalau mau Pak Prabowo bisa dan itu bisa menjadi step pertama untuk menunjukkan bahwa dia ingin memajukan,” ujar Mahfud

Mahfud menambahkan, diskusi-diskusi yang dilakukan pakar-pakar di berbagai daerah belakangan ini menyimpulkan betapa pentingnya Presiden Prabowo menguatkan kembali KPK. Artinya, itu memang harus dilakukan Prabowo jika memang dia memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.

Mahfud berharap, Prabowo tidak ringkuh untuk menarik kembali nama-nama calon pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak sangat baik. Sehingga, Prabowo tidak cuma menandatangani Keppres pimpinan KPK yang sebenarnya nama-nama yang dipilih itu masih merupakan orang-orang pilihan Presiden Jokowi.

“Kesimpulan diskusi di Jogja kemarin kan, langkah paling penting bagi Pak Prabowo kalau memang punya komitmen untuk memberantas korupsi itu kuatkan kembali KPK, itu akan membantu Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo niatnya bagus pasti pakai KPK yang kuat itu akan membantu dia, kecuali kalau niatnya tidak baik, KPK-nya mau disetir sendiri itu bisa, itu kesimpulan diskusi di mana-mana,” kata Mahfud. (*)
 

(Fakhrizal Fakhri )