Soal Zaken Kabinet, Profesional Dinilai Bisa dari Partai atau Non-Partai

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menggodok calon menteri yang akan duduk dari kabinetnya. Baik dari kalangan partai politik maupun profesional.

Dalam beberapa hari terakhir, Prabowo memanggil sejumlah calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Bahkan, mereka yang dipanggil turut mengikuti pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, membagi nama-nama calon menteri yang dipanggil menjadi empat klaster. Pertama dari kalangan partai politik.

Klaster kedua, dari profesional atau ahli atau pakar dan klaster ketiga dari loyalis Prabowo. Klaster keempat, dari suksesor atau relawan. 

"Wajar karena sudah berjuang dengan Prabowo lama. Kalau punya kualitas, silakan saja," ujarnya, Rabu (16/10/2024).

Selama ahli bidangnya, baik dari partai politik maupun non partai politik, dia adalah sosok profesional yang masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Tinggal dilihat saja, mengingat Prabowo disebut ingin membentuk zaken kabinet.

"Kita lihat saja nanti jumlahnya dan kuantitasnya (orang profesional, red). Berapa persentasenya ketika diumumkan atau saat dilantik. Karena, soal zaken dilihat dari kepakarannya yang mendominasi mengisi kursi-kursi kabinet Prabowo-Gibran," katanya.

Dalam membentuk kabinet, pihaknya berharap Prabowo memilih menteri dengan kriteria tertentu sesuai dengan kampanye antikorupsi yang digaungkan. Ujang pun mengungkap lima kriteria yang diperlukan dalam memilih sosok di kabinet.

"Kriteria pertama yang harus dilakukan adalah mencari sosok yang punya integritas. Sosok yang jujur," katanya.

Ujang menegaskan, bahwa jika bicara pemerintahan yang bersih, maka sosok yang harus dicari untuk menjadi menteri yakni, orang yang jujur. "Bisa juga Prabowo meminta mereka meneken pakta integritas untuk tidak korupsi, jadi seandainya korupsi mereka bisa disikat," katanya.