Deddy Sitorus: BG Bukan Kader PDIP, Secara Historis Miliki Kedekatan 

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa, mantan Kepala BIN Budi Gunawan (BG) bukan kader partainya. Tetapi, kata dia, BG memiliki kedekatan dengan partai berlambang banteng moncong putih itu. 

Pernyataan itu sekaligus merespon masuknya nama BG dalam bursa calon menteri Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Ia menilai, hubungan BG dengan Prabowo sangat baik dan akrab.

"Bahwa Pak BG berperan besar dalam memfasilitasi masuknya Pak Prabowo dalam Kabinet Jokowi. ⁠Bahwa Pak BG selama 2 periode sebagai Kepala BIN terbukti mampu dan berprestasi dalam mengawal pemerintahan Jokowi melewati masa-masa sulit," kata Deddy dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Kendati demikian, Deddy menegaskan bahwa BG bukanlah kader partai berlambang moncong banteng, melainkan seorang patriotik dan bhayangkara negara.

"⁠Bahwa Pak BG bukanlah Kader PDI Perjuangan tetapi seorang patriot dan bhayangkara negara yang telah melalui proses panjang hingga menjadi seorang Jenderal Polisi yang profesional. Sehingga tidak serta merta dapat diasosiasikan sebagai kader PDI Perjuangan," ucapnya.

Meski demikian, Deddy berkata, BG memiliki kedekatan dengan partainya. Apalagi, BG pernag menjadi ajudan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Bahwa Pak BG pernah menjadi Ajudan Presiden Megawati dan pengagum Bung Karno sebagaimana Presiden Prabowo. Oleh karenanya secara historis dan psikologis memiliki kedekatan dengan PDIP," katanya.

Terlepas dari itu, Deddy meyakini,  kekuasaan harus sepenuhnya ditujukan bagi kepentingan negara dan rakyat, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ia berkata, partainya telah membuktikan punya kedekatan dengan akar rumput sejak 1999 hingga 2024.

"Oleh karena itu PDIP tidak pernah berpikir memanipulasi atau mengkapitalisasi kekuasaan demi elektoral. Terbukti pada kebangkitan PDIP pada pemilu 2014, 2019 hingga 2024 kemenangan PDIP adalah karena dukungan rakyat, dan menang secara organik tanpa penggunaan kekuasaan untuk intimidasi terhadap mereka yang berbeda dengan Partai," tuturnya.

"Penolakan PDIP terhadap upaya perpanjangan kekuasaan presiden adalah keteguhan konstitusional, meski membawa resiko berkurangnya suara Partai," tandasnya.

(Puteranegara Batubara)