JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menegaskan dirinya tidak akan menghapus Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan dialihkan untuk menjalankan program sekolah swasta gratis jika memenangkan Pilkada Jakarta 2024.
Hal tersbeut merujuk pada proses penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Di mana ada keterbatasan anggaran, Pemprov Jakarta membuka kemungkinan KJP dihapus agar sekolah gratis tahun depan bisa berjalan.
Pramono menilai, program bantuan pendidikan Pemprov Jakarta yang sudah berjalan bertahun-tahun itu harus tetap berlangsung.
"Yang akan kita lakukan itu untuk tetap KJP dipertahankan, bahkan diperluas. Seperti yang saya janjikan untuk anak-anak (pemegang KJP) bisa lihat Monas, TMII, kemudian Ancol (gratis)," kata Pramono kepada wartawan di Plaza Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2024.
Pramono menambahkan, apabila Pemprov dan DPRD Jakarta menghapus anggaran KJP dalam pengesahan APBD 2025, bila dirinya menjabat Gubernur Jakarta, akan mengembalikan alokasi KJP dalam perubahan APBD.
"KJP kan, begitu kami jadi gubernur, mempunyai hak untuk melakukan refocusing (penyesuaian) dan juga RAPBD (rancangan APBD). Dipastikan KJP enggak dihapus," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin menyebut kebijakan sekolah gratis SD, SMP, SMA yang mulai diterapkan Juli 2025 diperuntukkan bagi semua murid sekolah yang masuk kriteria. Hanya saja Ia tak merinci lebih jauh sekolah yang masuk kriteria seperti apa.
"Semua murid yang sekolahnya masuk skema gratis," kata Khoirudin saat dikonfirmasi.