Nguema mengumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan baru yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pelanggaran dalam pemerintahan dikenai tindakan disipliner yang serius. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa pejabat yang terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang atau sumber daya mereka dapat menghadapi pemecatan atau konsekuensi lain yang dianggap pantas.
(Rahman Asmardika)