MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden melawan Kamala Harris, tim jaksa khusus yang menangani kasus pidana terhadapnya memutuskan untuk menghentikan proses hukum tersebut sebelum pelantikan. Keputusan ini diambil karena kebijakan Departemen Kehakiman AS melarang menuntut presiden yang sedang menjabat, sehingga begitu Trump kembali ke Gedung Putih, kasus-kasus pidana yang dihadapinya tidak dapat dilanjutkan.
Departemen Kehakiman sebenarnya telah memperkirakan bahwa jika Trump menang, kasus-kasus kriminal yang melibatkan dirinya, termasuk tuduhan penyimpanan dokumen rahasia dan upaya mengubah hasil pemilu 2020 akan dihentikan, terutama karena Jaksa Agung yang kemungkinan akan ditunjuk Trump diyakini akan membatalkan tuntutan-tuntutan tersebut. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk mencegah Trump memenuhi janjinya untuk memecat jaksa khusus, Jack Smith, jika ia kembali berkuasa.
Melansir The Guardian, Trump juga secara terbuka mengatakan kepada para pendukungnya bahwa dia mencalonkan diri untuk melindungi kebebasannya, berharap bahwa terpilihnya kembali akan mengakhiri semua tuntutan hukum yang dihadapinya. Strategi utama Trump adalah menunda proses hukum sampai pemilu selesai, dengan harapan ia dapat menunjuk seorang Jaksa Agung yang loyal dan akan menghentikan kasus-kasus pidana terhadapnya.
Mantan Jaksa Agung William Barr turut mendesak agar kasus-kasus terhadap Trump dihentikan. Menurut Barr, rakyat Amerika telah memilih Trump sebagai presiden, dan melanjutkan kasus-kasus ini hanya akan menghambat kemajuan negara. “Rakyat sudah memberikan suara dan memilih Trump untuk memimpin negara ini,” tegas Barr.
Saat ini, Jack Smith, jaksa khusus yang menangani kasus-kasus terhadap Trump, sedang berbicara dengan pejabat senior di Departemen Kehakiman untuk mencari cara terbaik untuk menghentikan dua kasus federal terhadap Trump. Kasus pertama adalah terkait dugaan upaya Trump untuk menggagalkan pemilu di Washington, D.C., dan kasus kedua adalah banding atas keputusan Hakim Aileen Cannon yang sebelumnya membatalkan kasus mengenai dokumen-dokumen rahasia yang dimiliki Trump.
Trump sendiri sebelumnya telah berjanji akan memecat Smith begitu dia kembali menjabat. "Kami mendapat kekebalan di Mahkamah Agung. Sangat mudah. Saya akan memecatnya dalam dua detik," ujar Trump pada acara "Hugh Hewitt Show" pada 24 Oktober. Namun, kebijakan Departemen Kehakiman yang tidak menuntut presiden yang sedang menjabat membuat pemecatan ini mungkin tidak diperlukan lagi.
Smith diangkat oleh Jaksa Agung Merrick Garland pada November 2022 untuk menyelidiki dugaan kepemilikan dokumen rahasia oleh Trump secara tidak sah setelah meninggalkan Gedung Putih serta upaya Trump dan sekutunya untuk mengubah hasil pemilu 2020. Pada Juni 2023, Trump didakwa atas tuduhan menyimpan dokumen rahasia secara tidak sah dan menghalangi upaya pemerintah untuk mengambilnya.
Selain itu, Trump juga didakwa pada Agustus 2023 terkait upaya membatalkan hasil pemilu 2020, dan dia mengaku tidak bersalah untuk kedua kasus tersebut. Kasus ini menjadi lebih kompleks setelah Mahkamah Agung musim panas lalu memberikan kekebalan parsial kepada presiden dari tuntutan pidana, yang membuat kasus-kasus ini dikembalikan ke pengadilan yang lebih rendah. Namun, kegagalan kasus yang dipegang Jack Smith dan kemungkinan pemecatannya didasari oleh beberapa kesalahan berikut.
Menyadur CATO Institute, kesalahan Jack Smith terkait penunjukannya sebagai jaksa khusus berakar dari argumen yang diajukan dalam keputusan Hakim Aileen Cannon terkait legalitas penunjukannya. Dalam konteks ini, argumen bahwa penunjukan Smith melanggar konstitusi berfokus pada ketidakjelasan tentang kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Agung Merrick Garland untuk menunjuk Smith.
Menurut konstitusi, jabatan pejabat negara, termasuk jaksa khusus, umumnya harus disetujui oleh Senat setelah diajukan oleh presiden. Namun, ada pengecualian untuk "pejabat yang lebih rendah," yang bisa diangkat oleh Presiden, pengadilan, atau kepala departemen berdasarkan undang-undang. Isu utama yang dibahas adalah apakah penunjukan Smith memenuhi syarat sebagai “pejabat yang lebih rendah” yang bisa diangkat tanpa persetujuan Senat.
Dalam keputusan tersebut, Hakim Cannon berargumen bahwa penunjukan Smith tidak sah karena tidak ada undang-undang yang secara jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk menunjuk jaksa khusus seperti Smith.
Hakim Cannon menyatakan bahwa meskipun Jaksa Agung mengutip beberapa undang-undang sebagai dasar penunjukannya, keputusan Mahkamah Agung dalam kasus United States v. Nixon tahun 1974, tidak secara eksplisit mengatur masalah ini. Cannon berpendapat bahwa dalam Nixon, Mahkamah Agung tidak pernah secara tegas memutuskan apakah Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menunjuk seorang jaksa khusus, sehingga dia tidak terikat oleh preseden tersebut.
Sebaliknya, para pembela Trump berargumen bahwa tanpa kewenangan yang jelas dari undang-undang, penunjukan Smith tidak sah. Mereka mengklaim bahwa berdasarkan konstitusi, tanpa dasar yang jelas untuk menunjuk seorang jaksa khusus, maka penunjukan tersebut tidak dapat dianggap sah. Sebagai hasilnya, Hakim Cannon memutuskan bahwa penunjukan Smith ilegal dan tidak memiliki otoritas untuk melanjutkan proses hukum terhadap Trump.
Penolakan Cannon terhadap keputusan Mahkamah Agung dalam Nixon dan analisisnya tentang kekosongan hukum dalam penunjukan Smith menunjukkan bahwa penunjukan tersebut bisa saja cacat konstitusional, yang mengarah pada ketidakpastian mengenai validitas tindakan hukum yang diambil oleh Smith.
Melalui Missouri Independent, Smith menuduh bahwa Trump dan timnya menyebarkan klaim palsu tentang kecurangan pemilu dan berulang kali mengubah data pemilih yang diklaim sebagai non-warga negara di Arizona. Sulit untuk membuktikan niat kriminal Trump, tanpa bukti bahwa dia tahu bahwa informasi tersebut salah. Jika argumen Smith hanya berdasarkan pada data yang berubah-ubah tanpa menghubungkan Trump dengan informasi bahwa data tersebut salah, hal ini dapat melemahkan kasus.
Menurut American Center for Law and Justice, dua kasus utama yang ditangani Jack Smith, yaitu kasus dokumen rahasia dan dakwaan terkait serangan pendukung Donald Trump pada 6 Januari 2021, di Gedung Capitol, Washington, D.C, untuk mencoba menggagalkan pengesahan hasil pemilu 2020 yang memenangkan Joe Biden, terlihat sangat politis dan bertujuan untuk melemahkan Trump secara politik.
Para kritikus melihat bahwa tuntutan terhadap Trump dimotivasi oleh keinginan untuk mencegahnya kembali ke Gedung Putih. Kasus-kasus ini, dikritik lebih berfokus pada perjuangan politik daripada pencarian kebenaran atau keadilan yang murni. Semua kasus hukum yang dihadapi Trump, termasuk yang diproses oleh Smith, dinilai berusaha menggagalkan peluang Trump untuk mencalonkan diri lagi, yang menyiratkan bahwa proses hukum ini bukan hanya tentang keadilan, tetapi lebih kepada usaha untuk menghalangi karier politiknya.
(Rahman Asmardika)