JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya mitigasi konflik di daerah yang memiliki potensi kerawanan terkait gelaran Pemilihan Umum (Pemilu). Pemerintah, kata Bima, terus mengupayakan langkah preventif untuk memastikan setiap proses demokrasi berjalan dengan damai dan demokratis, mencerminkan semangat persatuan yang menjadi pondasi bangsa.
“Kita sudah identifikasi, ada zona merah, kuning, dan hijau. Hijau itu landai, kuning itu perlu kita cermati, merah ini karena ada konflik laten, ada potensi politik yang tinggi, dan karena ada faktor-faktor yang lain, memang sudah kita identifikasi,” kata Bima dalam keterangannya dikutip Rabu (20/11/2024).
Bima mengungkapkan perlunya evaluasi menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu nasional dan lokal. Data dan analisis yang tajam dibutuhkan dalam rangka menentukan langkah terbaik ke depan.
“Nanti kita kumpulkan data dari pemerintah, data-data dikaitkan dengan apa yang terjadi di daerah semuanya. Kita lengkapi supaya analisa itu tajam,” tuturnya.
Selain itu, Bima menyatakan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem Pemilu yang mempersatukan bangsa. Dia mengungkapkan, arahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap reformasi Pemilu, terutama dalam memitigasi potensi konflik yang memecah belah.
“Bagaimana Pemilu itu harusnya lebih mempersatukan kita, tapi banyak eksesnya. Nah ini sama, saya kira apa yang ditangkap Presiden dengan apa yang disuarakan juga oleh para pemikir, para peneliti di kampus, dan teman-teman politisi [sejalan]. Jadi klop sebetulnya,” kata Bima.