“Padahal harusnya para pengemudi ojol ini diberikan bantuan agar mereka memiliki ketahanan daya beli sehingga saat ada pembatasan BBM bersubsidi, dampaknya dapat diminimalkan,” sambungnya.
Mufti juga mengingatkan Pemerintah untuk menyusun kebijakan yang efektif serta tidak ada kebohongan yang dilakukan kepada rakyat. Pemerintah disebut harus benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya sekadar pencitraan.
"Giliran ada pembatasan subsidi, lalu Pemerintah pasang muka seolah-olah berpihak pada angkutan umum. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu..” kritik Mufti mengutip syair lagu Peter Pan.
Anggota komisi di DPR yang membidangi urusan Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha, serta BUMN tersebut mengatakan masalah BBM sama krusialnya dengan kebutuhan pokok. Apalagi, kata Mufti, jika terjadi kenaikan harga BBM yang pasti akan sangat berpengaruh terhadap harga-harga komoditas masyarakat.
“Kasihan masyarakat, habis dikasih ghosting bansos Pilkada, lalu kasih racun dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Beginilah jika Pemerintah hanya melihat rakyat itu ketika dibutuhkan suaranya, lalu menderita selama 5 tahun," sebutnya.
Mufti pun meminta Pemerintah untuk meninjau ulang rencana penyesuaian penyaluran subsidi BBM.
"Harus dipikirkan dengan seksama karena subdisi BBM ini adalah hal yang krusial. Jika skema itu direalisasi, Pemerintah harus bisa membuktikan kebijakan yang dijalankan bernilai guna bagi masyarakat,” pungkas Mufti.
(Awaludin)