MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
BEIJING – Sejumlah pejabat tinggi militer China tengah diselidiki atas dugaan korupsi, yang kembali menyoroti kondisi di tubuh militer Negeri Tirai Bambu tersebut. Tak tanggung-tanggung, setelah Menteri Pertahanan Dong Jun diselidiki karena diduga terlibat korupsi, kini Miao Hua, salah satu jenderal tinggi di Komisi Militer Pusat China, juga diperiksa atas dugaan
Dilansir Hong Kong Post, Selasa, (3/12/2024) Juru Bicara Kementerian Pertahanan China Wu Qian menyebut laporan atas dugaan keterlibatan Menteri Pertahanan Dong Jun dalam kasus korupsi tersebut sebagai “fitnah”. Sementara terkait kasus Miao, yang merupakan direktur di departemen kerja politik Komisi Militer Pusat (CMC) yang mengawasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Wu mengonfirmasi bahwa Miao telah diskors dari tugasnya.
Meski Wu tidak memberikan perincian mengapa Miao Hua diselidiki, penggunaan istilah "pelanggaran disiplin serius" mengacu pada kata pengganti resmi untuk kasus korupsi. Miao adalah anggota CMC ketiga yang dicopot dari jabatannya sejak 2023.
Sebelumnya, pada Oktober 2023, pimpinan Partai Komunis China (PKC), Presiden Xi Jinping memecat Menteri Pertahanan saat itu, Li Shangfu, dari jabatannya karena kasus korupsi. Shangfu dan pendahulunya, Wei Fenghe, telah didepak dari partai karena "pelanggaran disiplin serius" pada Juni 2024, menurut laporan Xinhua.
Sejak tahun lalu, lebih dari 12 pejabat tinggi pertahanan dan eksekutif kedirgantaraan di kompleks industri militer China telah dipecat oleh pimpinan PKC dalam upayanya membersihkan sektor pertahanan China dari korupsi. Bahkan, sejak berkuasa pada 2012, Xi Jinping telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai ciri khas pemerintahannya. Meski demikian, China belum dapat sepenuhnya menyingkirkan pejabat tidak jujur yang ada di sektor pertahanan negara tersebut.
Pada Oktober tahun ini, Xiao Longxu, mantan kepala teknisi lembaga penelitian utama pasukan roket dan anggota Akademi Teknik China, dikeluarkan dari Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China (CPPCC), lapor Xinhua. Awal tahun ini, ilmuwan roket terkemuka Wang Xiaojun, yang mengepalai Akademi Teknologi Kendaraan Peluncur China, dikeluarkan dari CPPCC.
Pada Desember 2023, tiga eksekutif senior pertahanan kedirgantaraan dikeluarkan dari CPPCC, yang menurut website resminya adalah "organisasi dalam front persatuan patriotik rakyat China, organ penting untuk kerja sama multipartai dan konsultasi politik di bawah kepemimpinan PKC, dan sarana penting untuk mempromosikan demokrasi sosialis dalam kegiatan politik China.”
Pada saat Beijing bersiap menyatukan Taiwan dengan China daratan dan mengancam akan menggunakan cara militer untuk mengendalikan dan menduduki pulau yang memerintah sendiri itu, PLA bergulat dengan perkara suap, komisi, dan suap.
Kantor berita Al Jazeera mengatakan bahwa korupsi di militer China sebagian besar berasal dari tradisi nepotisme dan favoritisme, dan kurangnya pengawasan secara umum. Pada 2021, menurut Insider.com, China menghukum 627.000 pejabat atas tindakan korupsi dan "melanggar disiplin serta hukum Partai Komunis." Para pejabat ini berasal dari berbagai departemen dan lembaga China, termasuk pertahanan. Mereka yang dipecat dari sektor pertahanan pada 2021 meliputi pejabat senior dan junior.
Yin Jiaxu, mantan kepala dari China North Industries Group Corporation (Norinco) — produsen senjata terbesar di China — dikeluarkan dari PKC dan juga dihukum setelah ia ditemukan terlibat dalam berbagai transaksi korupsi. Yin dituduh menerima uang dan hadiah dalam “jumlah besar,” lapor South China Morning Post (SCMP) mengutip pernyataan Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, dalam pernyataannya pada 30 September 2021.
Beberapa bulan sebelumnya di tahun yang sama, jaksa mengajukan tuntutan serupa kepada pendahulu Yin, Hu Wenming, dengan tuduhan menerima suap selama sebagian besar kariernya di industri pertahanan. Norinco memasok senjata dan peralatan ke semua cabang PLA China.
Pada 30 Januari 2015, China Daily mengatakan lebih dari 4.000 perwira senior berpangkat Letnan Kolonel ke atas, termasuk 82 Jenderal, telah diperiksa. Sebanyak 242 di antaranya menghadapi hukuman mulai dari teguran hingga penjara.
Pada Juni 2014, CCP mengeluarkan mantan anggota Politbiro dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Xu Caihou karena "menukar jabatan demi suap," kata Hoover Institution, pusat penelitian terkemuka yang berbasis di AS dalam sebuah artikel.
Sebelumnya pada 2012, Jenderal GuoBoxiong dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua CMC. SCMP mengatakan Jenderal Guo terbukti menerima suap senilai USD12,3 juta, tetapi jumlah tersebut diperkirakan hanya "sebagian kecil dari kekayaan yang sebenarnya ia kumpulkan."
Memberikan suap kepada perwira senior agar dapat masuk ke PLA adalah praktik lumrah. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 1 Juli 2014, Bloomberg mengatakan bahwa tempat terbatas dalam perekrutan tahunan di 31 provinsi dan kotamadya China untuk tentara terbesar di dunia, ditambah dengan "tingkat kegagalan yang tinggi untuk tes kebugaran fisik, menyebabkan orang tua membayar untuk menjamin tempat bagi anak mereka dalam musim pendaftaran yang berlangsung hingga September." Bergantung pada "guanxi" (koneksi) individu, tarif yang dikenakan untuk perekrutan per kandidat di tentara mencapai USD16.000, lapor Bloomberg.
Meski banyak perubahan telah terjadi dalam aparat pertahanan dan keamanan China sejak 2013, termasuk Xi yang memantapkan dirinya sebagai Ketua CMC, tindakan tersebut belum menghilangkan korupsi dari industri militer dan pertahanan negara tersebut.
Pada awal Juli 2023, sekretariat CMC, sebagaimana dilaporkan SCMP, menyerukan pembentukan sistem peringatan dini untuk mencegah risiko korupsi di militer. Meski tidak ada rincian tentang fitur dan karakter sistem peringatan yang direncanakan, media PLA Daily mengatakan sistem tersebut akan melibatkan pemantauan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Sejumlah analisi mengatakan bahwa sampai militer China terus ditekan agar mengikuti garis kebijakan PKC dan diminta untuk tetap setia kepada partai, mereka tidak akan bisa kebal terhadap korupsi. Sebab, mereka yang telah dipercaya untuk memastikan bahwa personel militer tetap setia kepada partai sering kali berkompromi dengan sistem dengan gagal menerapkan pedoman yang dibuat untuk menjaga disiplin, menurut beberapa analis.
Komite PKC ditugaskan untuk memastikan militer yang bersih, sementara komite disiplin bertanggung jawab atas pengawasan.
“Beberapa macan besar yang jatuh karena tuduhan korupsi seperti Xu Caihou berasal dari sistem kerja politik. Para komisaris ini memiliki insentif untuk menutupi korupsi agar tidak mengungkapkan kegagalan mereka dalam menjaga disiplin,” kata Li Nan, seorang peneliti senior tamu di Institut Asia Timur Universitas Nasional Singapura yang dikutip surat kabar berbahasa Inggris yang berbasis di Hong Kong.
Menurut War on the Rocks, portal berbasis di Amerika Serikat (AS) tentang kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, sebagian besar korupsi di PLA ditemukan dalam sistem pejabat politik, sistem logistik dan persenjataan, dan di kantor pusat lokal tingkat rendah yang bertanggung jawab atas wajib militer dan perekrutan.
Ada perasaan bahwa dalam situasi ketika militer China masih goyah karena tuduhan korupsi, PLA tidak dapat menjadi kekuatan signifikan untuk mengambil alih Taiwan dalam satu gerakan seperti yang diklaim Beijing. Sementara Xi Jinping, menurut keterangan intelijen AS, telah memerintahkan PLA untuk bersiap menganeksasi Taiwan di tahun 2027.
(Rahman Asmardika)