Perbedaan Darurat Sipil dan Darurat Militer, dari Penerapan hingga Dampaknya

Warga yang menerima peringatan diminta untuk berhenti sejenak, membaca atau mendengarkan informasi yang diberikan, dan mengikuti instruksi dengan seksama. Peringatan ini biasanya dikeluarkan setelah penilaian situasi yang cermat untuk memastikan keselamatan publik.

Sementara darurat sipil berkaitan dengan peringatan dan perlindungan sipil, darurat militer jauh lebih ekstrem dan jarang diterapkan. 

Berdasarkan laman Very Law, darurat militer terjadi ketika otoritas militer menggantikan pemerintah sipil dan diberikan kekuasaan penuh untuk menangguhkan hak-hak sipil. Hal ini terjadi biasanya dalam situasi krisis yang parah, seperti perang, pemberontakan, atau invasi asing.

Ketika darurat militer diumumkan, otoritas militer memiliki kewenangan tak terbatas untuk membuat dan menegakkan hukum. Ini hanya diterapkan ketika otoritas sipil telah kehilangan fungsi atau menjadi tidak efektif. Dalam keadaan darurat militer, hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, dan perlindungan dari penangkapan tanpa proses hukum, bisa dihentikan. Pengadilan sipil juga digantikan oleb pengadilan militer.

Darurat militer biasanya dipertimbangkan sebagai langkah terakhir dan hanya diumumkan ketika hukum dan ketertiban benar-benar hancur. Keputusan ini, meskipun sah secara hukum, dapat menyebabkan ketegangan dan perlawanan di kalangan masyarakat.

(Erha Aprili Ramadhoni)