Rocky Gerung: Pagar Laut di Tangerang Perlihatkan Tidak Ada Koordinasi yang Jelas!

Patricia Leonard, Jurnalis
Sabtu 25 Januari 2025 12:47 WIB
Rocky Gerung: Pagar Laut di Tangerang Perlihatkan Tidak Ada Koordinasi yang Jelas!
Share :

JAKARTA – Kaukus Nusantara Bersatu menggelar diskusi bertajuk "Arah Indonesia ke Depan" di Jakarta. Diskusi ini menghadirkan aktivis dan pengamat politik Rocky Gerung serta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman sebagai host.

Acara ini bertujuan untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, serta mengeksplorasi berbagai pandangan tentang masa depan politik dan ekonomi Indonesia.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis ini, Rocky Gerung menyoroti beberapa isu strategis yang menjadi perhatian publik. Salah satu contohnya adalah kasus pagar laut di Tangerang, yang menurutnya memperlihatkan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah.

"Kasus pagar laut di Tangerang memperlihatkan tidak adanya koordinasi yang jelas di kabinet. Instruksi untuk membongkarnya memang sudah diberikan oleh Presiden dengan melibatkan TNI AL, tetapi hingga kini belum jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang harus dihukum,"ujarnya dikutip, Sabtu (25/1/2025).

Rocky juga menyoroti persoalan proyek reklamasi di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang menurutnya memiliki potensi menimbulkan konflik.

"Publik menunggu kepastian, ingin tahu siapa pejabat yang harus bertanggung jawab, tapi sejauh ini tidak ada ketegasan," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menanggapi keputusan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

Menurutnya, langkah ini dapat menjadi pilihan strategis jika bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin, bukan sekadar anggota pasif. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan tersebut juga memiliki risiko besar.

"Bergabung dengan BRICS sebagai pilihan ideologis adalah hal yang baik, tapi kita harus siap dengan konsekuensinya. Indonesia bisa menghadapi sanksi dari negara-negara Barat karena ekonomi kita masih sangat bergantung pada dolar," jelasnya.

"Indonesia bisa saja ingin kembali menjadi pemimpin di ASEAN seperti era Soeharto, tetapi untuk menjadi pemimpin global, kita harus memiliki visi yang lebih kuat," tambahnya.

 

Halaman:
Share :
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Terpopuler
Telusuri berita News lainnya