DPR Desak Junta Militer Myanmar Setop Kekerasan ke Warga Tuai Dukungan

Selain itu, Anton menilai DPR perlu juga memaksimalkan lobi terhadap negara-negara sahabat di ASEAN, misalnya lewat parlemen Thailand dan Malaysia yang diketahui merupakan investor terbesar pertama dan ketiga di Myanmar. 

"Dengan kata lain, tekanan tidak hanya muncul dalam forum parlemen, tetapi juga disebarkan pada berbagai pihak terkait," tutur Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) tersebut.

"Dengan begitu, harapannya, tekanan terhadap pemerintah Junta tidak hanya dilakukan oleh parlemen, tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan terhadap Myanmar," imbuh Anton.

Sebelumnya, DPR RI menyampaikan kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap warga sipil. Khususnya kekerasan yang masih dilakukan usai gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter yang mengguncang Myanmar beberapa waktu lalu. 

Kecaman itu disampaikan delegasi DPR RI dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang digelar di Uzbekistan.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri yang mengikuti Sidang IPU ke-150 menyebut, DPR menyuarakan kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar dalam rapat grup geopolitik ASEAN+3. Agenda ini mengawali sidang Umum ke-150 yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan, pada 5-9 April 2025.