Hardiknas 2025, Ketua DPR: Kita Belum Sepenuhnya Merdeka dalam Pendidikan

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menekankan pentingnya pemerataan kualitas layanan pendidikan di tanah air. Menurutnya, Indonesia masih belum merdeka di sektor pendidikan.

Hal itu Puan sampailan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap tanggal 2 Mei ini. Ia pun meminta Pemerintah memastikan bahwa seluruh anak Indonesia mendapatkan kualitas pendidikan yang sama.

"Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar perayaan simbolik. Ini adalah momentum refleksi dan sekaligus pengingat bahwa pendidikan adalah janji konstitusi yang harus diwujudkan untuk seluruh anak bangsa tanpa terkecuali, baik yang tinggal di kota maupun di pelosok negeri,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

Puan melihat, pemerataan pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Menurutnya, masih ada kesenjangan kualitas pendidikan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan, termasuk sarana prasarana dan infrastruktur pendukungnya. 

"Akses pendidikan yang adil dan layak masih menjadi kemewahan bagi sebagian anak Indonesia di daerah terpencil. Banyak sekolah di pelosok berdiri tanpa guru tetap, tanpa listrik, tanpa jaringan internet, bahkan tanpa bangku yang memadai," tuturnya.

Puan menilai, banyak anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang masih sulit mengakses bangku sekolah lantaran jarak dari rumah ke sekolah yang jauh serta infrastruktur jalan yang tidak memadai. 

"Anak-anak di daerah tertinggal masih harus berjalan kaki berjam-jam untuk bersekolah. Ini menunjukkan kita belum sepenuhnya merdeka dalam pendidikan," ungkap Puan.

Kendati demikian, Puan meminta Pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi memperkuat infrastruktur dasar pendidikan, khususnya di kawasan 3T. Termasuk, kata Puan, dengan keberpihakan anggaran yang lebih berani dan berkeadilan.

"Negara tidak boleh menutup mata bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup dengan angka partisipasi sekolah, tetapi harus dibarengi dengan kualitas dan keadilan akses layanan pendidikan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Puan juga menyuarakan soal nasib para guru dan tenaga pendidik lainnya sebagai pejuang garda terdepan pendidikan nasional.

“Hingga saat ini, masih banyak guru dan elemen tenaga pendidik lain yang mengabdi dengan penuh dedikasi, namun tidak kunjung mendapatkan kejelasan status, upah layak, maupun jaminan kesejahteraan,” ujarnya.

"Pemerintah harus memastikan bahwa penghormatan terhadap guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui rekrutmen yang adil, pengangkatan yang transparan, gaji yang manusiawi, serta jaminan sosial yang pasti," pungkasnya.

(Awaludin)