MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Komite Pemerintah Israel telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk menetapkan Qatar sebagai “negara pendukung teroris” karena negara Teluk itu dianggap memberi dukungan bagi Hamas dan Hizbullah. RUU ini diajukan di saat Qatar mengambil peran sebagai mediator dalam perundingan gencaran senjata antara Israel dan Palestina.
Diwartakan Times of Israel, RUU tersebut disetujui di tengah skandal “Qatargate” yang tengah berlangsung di negara zionis itu. Beberapa pembantu utama Perdana Menteir Benjamin Netanyahu dituduh bekerja untuk Qatar untuk mengubah opini publik di Israel.
Pengajuan RUU ini dikonfirmasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers, Kamis, (22/5/2025) dengan mengatakan bahwa Israel sedang dalam proses menetapkan Qatar sebagai negara musuh. Pernyataan ini bertentangan dengan apa yang disampaikan Netanyahu pada April, dimana dia menegaskan bahwa Qatar bukanlah negara musuh Israel.
Undang-undang tersebut, yang diajukan oleh anggota Knesset Likud Moshe Saada dan Dan Illouz, anggota Knesset Otzma Yehudit Yitzhak Kroizer, dan anggota Knesset Zionisme Religius Michal Woldiger, telah dipertimbangkan beberapa kali selama tahun lalu.
Komite Menteri untuk Legislasi, meskipun bukan bagian formal dari proses legislasi, merupakan cara bagi pemerintah untuk menentukan RUU mana yang akan didukungnya. RUU yang diusulkan kini menunggu pembacaan pendahuluannya di Knesset.
Jika disahkan, RUU ini akan menetapkan kategori hukum "negara pendukung terorisme" untuk pertama kalinya, dengan pembukaannya secara eksplisit menyebut Qatar sebagai pemodal terorisme terkemuka di dunia.
Negara mana pun yang diberi status "pendukung teroris" akan dikenai pembatasan yang serupa dengan yang dikenakan pada negara musuh, termasuk larangan donasi, perdagangan, dan proses diplomatik dengan Israel.
UU yang diusulkan juga akan mencegah Israel mengizinkan "negara pendukung teroris" untuk terlibat dalam negosiasi apa pun antara Israel dan pihak ketiga. Namun, hal ini tidak serta merta mencegah Qatar untuk menjadi penengah dalam masalah sandera Gaza, karena satu subbagian dari RUU tersebut menetapkan bahwa "Komite Menteri untuk Urusan Keamanan Nasional dapat menetapkan bahwa negara pendukung teroris tertentu akan dikecualikan dari pembatasan ini."
Qatar adalah salah satu negara yang memediasi pembicaraan tersebut, meskipun pejabat Israel secara terbuka menyalahkan Doha karena Hamas tidak menerima proposal kompromi baru-baru ini.
Skandal Qatargate melibatkan beberapa pembantu Netanyahu yang diduga menerima uang dari negara Teluk itu sebagai imbalan atas pekerjaan hubungan masyarakat (humas). Netanyahu juga dikritik karena mengizinkan Qatar mendanai Jalur Gaza yang dikuasai Hamas, dan bahkan mengirim pejabat untuk memastikan pembayaran terus berlanjut, pada tahun-tahun sebelum serangan 7 Oktober 2023
Pembukaan RUU yang disetujui pada Minggu, (18/5/2025) menuduh bahwa Qatar — “bertindak seperti serigala berbulu domba” — telah, “selain dukungan langsungnya terhadap organisasi teroris,” juga “menginvestasikan lebih dari USD1 triliun di seluruh dunia dengan tujuan memajukan Jihad global, melalui ‘sumbangan’ ke kampus-kampus di AS, dukungan untuk tim olahraga, (dan) investasi dalam kelompok-kelompok lobi terkemuka di AS.”
Disebutkan bahwa tujuan pendanaan itu adalah untuk “mengarahkan opini publik, di AS dan secara global, terhadap Israel dan terhadap orang Yahudi.”
Qatar juga mendanai jaringan Al Jazeera yang dituduh pro-Hamas dan memiliki ratusan juta pemirsa di seluruh dunia.
Pemerintahan Trump memuji peran Qatar dalam perundingan penyanderaan dan di Timur Tengah secara umum. Trump mengunjungi Qatar pada akhir lawatannya ke Timur Tengah minggu lalu, yang tidak menyertakan Israel, dan memuji investasinya di pangkalan udara AS, serta kesepakatan yang baru-baru ini diumumkan dengan perusahaan-perusahaan Amerika dan kontraktor pertahanan.
(Rahman Asmardika)