Utusan Trump Sebut Banyak Negara Akan Ikut Perjanjian Abraham dengan Israel, Indonesia Termasuk?

JAKARTA - Utusan Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah mengisyaratkan akan ada lebih banyak negara yang akan bergabung dengan Perjanjian Abraham dan menormalisasi hubungan dengan Israel. Steve Witkoff tidak mengungkap negara mana saja yang bersedia bergabung, tetapi menegaskan bahwa perluasan Perjanjian Abraham tetap menjadi salah satu "tujuan utama" Presiden Donald Trump.

"Kami pikir kami akan membuat beberapa pengumuman yang cukup besar tentang negara-negara yang akan bergabung dengan perjanjian damai Abraham," kata Witkoff kepada CNBC. "Kami berharap akan ada normalisasi di berbagai negara yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang akan bergabung."

Awalnya diluncurkan selama masa jabatan pertama Trump pada 2020, Perjanjian Abraham dimulai dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, kemudian diperluas hingga mencakup Sudan dan Maroko.

Suriah dan Lebanon Bergabung?

Dilansir New Arab, pernyataan Witkoff bertepatan dengan beredarnya gambar papan iklan baru di Tel Aviv yang menggambarkan Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan sekelompok pemimpin Arab dan Teluk dengan slogan: "Aliansi Abraham: Saatnya untuk Timur Tengah yang baru."

Meskipun papan iklan tersebut menyertakan para pemimpin dari negara-negara yang telah memiliki hubungan dengan Israel, termasuk Abdel Fattah el-Sisi dari Mesir, Raja Abdullah II dari Yordania, dan Mohammed bin Zayed dari UEA, papan iklan tersebut juga menampilkan para pemimpin dari negara-negara yang tidak memiliki hubungan dengan Israel, termasuk Mohammed bin Salman dari Arab Saudi, Ahmed al-Sharaa dari Suriah, dan Joseph Aoun dari Lebanon.

Dimasukkannya Suriah dan Lebanon, yang keduanya memiliki tanah yang diduduki oleh Israel, telah menimbulkan kecurigaan. Menurut Israel Hayom, Penasihat Keamanan Nasional Israel Tzachi Hanegbi mengatakan kepada komite Knesset minggu ini bahwa Israel sedang melakukan "dialog langsung setiap hari di semua tingkatan" dengan Suriah dan menyebutnya sebagai kandidat untuk bergabung dengan perjanjian tersebut.

Ahmed al-Sharaa dari Suriah telah mengakui "negosiasi tidak langsung" melalui mediator mengenai serangan dan pendudukan Israel yang sedang berlangsung di Suriah selatan. Pembicaraan tersebut dilaporkan melibatkan penghentian pelanggaran di Dataran Tinggi Golan, yang saat ini diduduki Israel, yang kemungkinan merupakan hambatan bagi normalisasi di masa mendatang.

Hanegbi juga menyebut Lebanon sebagai kandidat potensial. Dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi lobi Israel yang diperbarui untuk membawa Lebanon ke dalam perjanjian tersebut. Duta Besar Israel untuk AS, Yechiel Leiter, baru-baru ini mengklaim Lebanon dapat menormalisasi hubungan sebelum Arab Saudi.

Namun, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam telah berulang kali mengatakan bahwa normalisasi apa pun bersyarat pada pembentukan negara Palestina. Ia menegaskan hal ini setelah menghadapi reaksi keras dari dalam negeri atas komentar sebelumnya yang disampaikan di CNN.

Oman, yang juga ditampilkan di papan reklame tersebut, tahun lalu dengan tegas menolak normalisasi apa pun dengan Israel, dan menyebut perangnya di Gaza sebagai "biadab". Arab Saudi juga menjauhkan diri dari pembicaraan normalisasi sebelumnya, dengan menegaskan kembali bahwa solusi dua negara tetap menjadi prasyarat.

Libya, yang saat ini terbagi antara pemerintah yang bersaing, juga telah dikaitkan dengan upaya normalisasi. Pada Agustus 2023, menteri luar negeri pemerintah yang berpusat di Tripoli, Najla al-Mangoush, diberhentikan setelah bertemu dengan pejabat Israel, yang memicu protes luas. Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah kemudian menghadapi kritik atas keterlibatannya yang dilaporkan dalam upaya tersebut.

Indonesia dan Malaysia sempat disebut-sebut oleh media Israel sebagai kandidat negara yang mungkin akan bergabung. Namun, Pemerintah RI telah menegaskan tidak akan mengakui negara zionis Israel tanpa kemerdekaan Palestina.

(Rahman Asmardika)