Dukung Sektor Perikanan Tangkap, Satgassus Polri Pastikan Pelabuhan Bersih dari Pungli

JAKARTA - Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Polri bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengunjungi Pelabuhan Dadap, Sendang Biru, Malang, Jawa Timur. 

Anggota Satgassus OPN Polri, Yudi Purnomo Harahap menegaskan, Polri berkomitmen mendukung Kementerian KKP dalam optimalisasi penerimaan negara.

Yudi menjelaskan, kunjungan itu untuk memastikan ekosistem di pelabuhan bersih dari pungutan liar yang membebani para nelayan. Menurutnya, nelayan dan pemilik kapal mendapatkan kemudahan layanan memperoleh ijin menangkap ikan.

“Tempat pelelangan ikan berfungsi dengan baik sesuai dengan mekanisme dari Pemkab, transparan, adanya peserta lelang yang banyak, terbuka dan mudah buat siapa saja untuk ikut lelang, dan nelayan mendapatkan pembayaran hasil lelang secara tepat waktu,” kata Yudi kepada wartawan, Jumat (4/7/2025).

“Bekerjanya support sistem untuk nelayan melalui penyuluh-penyuluh perikanan, sehingga nelayan punya partner untuk mengatasi persoalan-persoalan dan perbaikan-perbaikan kenelayanan,” sambung dia.

Yudi menambahkan, pihaknya juga perlu melihat apakah nelayan mendapat subsidi BBM dengan takaran yang benar sesuai aturan. Yudi menyebut kemungkinan bantuan permodalan bagi nelayan juga tengah dipikirkan.

"Nelayan mendapatkan BBM bersubsidi dengan takaran yang benar, sesuai dengan aturan, persyaratan dan mekanisme BBM Bersubsidi untuk nelayan. Adanya kemungkinan bantuan permodalan bagi nelayan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Sektor PNBP Perikanan, Hotman Tambunan menyebutkan jika hal itu terjadi, nelayan dapat didorong dan nyaman untuk mengurus perizinan perkapalan penangkapan ikan. Nelayan juga merasa pantas untuk membayar retribusi daerah dan PNBP.

Di saat yang sama, KKP bersama dengan Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan juga membuka gerai perizinan kapal, selama 5 hari untuk mendekatkan layanan perijinan pada nelayan. Selain itu Polres Malang bersama dengan Pertamina juga melakukan pengecekan terhadap SPBU yang menyalurkan solar subsidi agar tidak ada penyimpangan yang merugikan nelayan.

Dengan kegiatan seperti ini diharapkan target penerimaan negara bukan pajak sektor perikanan tangkap sebesar Rp1,2 T tahun 2025 bisa tercapai sekaligus semakin banyak pemilik kapal mengurus izinnya.

(Awaludin)