Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang Menjadi Penggerak Roda Pemerintahan

KEBESARAN Kerajaan Majapahit konon tak bisa dipisahkan dari peran Mahapatih Gajah Mada. Ia adalah tokoh penting yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan. Ibarat sistem pemerintahan masa kini, Gajah Mada setara dengan posisi wakil presiden.

Program-program pemerintahan Majapahit sangat dipengaruhi olehnya. Kebijakan-kebijakan politik pun dapat diambil oleh Gajah Mada, yang memiliki kewenangan memberi saran kepada raja sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Ia juga berperan penting dalam memperluas wilayah kekuasaan Majapahit hingga ke luar Pulau Jawa.

Pemerintahan Kerajaan Majapahit terbagi menjadi dua bagian utama: pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah, baik yang berada di pedalaman maupun pesisir, dijalankan oleh para bupati dan patih, sebagaimana dikutip dari buku Gajah Mada: Sistem Politik dan Kepemimpinannya.

Gajah Mada turut memastikan agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Selain raja yang berada di ibu kota, di wilayah daerah juga terdapat raja atau ratu daerah yang menjalankan kekuasaan di wilayah lebih kecil. Pemerintahan tingkat bawah ini dijalankan oleh para pejabat desa.

Mereka menyusun peraturan-peraturan sendiri secara otonom, berdasarkan kebutuhan lokal masing-masing. Namun, peraturan otonomi tersebut tetap disesuaikan dengan kebijakan pemerintahan daerah maupun pusat.

Pemerintahan tingkat bawah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat, melalui struktur pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pemerintahan daerah bertugas menyampaikan laporan kondisi wilayahnya kepada pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada. Dengan demikian, seluk-beluk pemerintahan seluruh negeri berada dalam kendali dan koordinasi Mahapatih Majapahit ini.

Para patih dan pembesar pemerintahan daerah serta pejabat bawahan menerima instruksi dari Patih Majapahit dan berkewajiban melaporkan perkembangan pemerintahan daerah masing-masing kepada Gajah Mada.

Setiap bulan, tepatnya pada tanggal satu bulan Caitra atau bulan pertama, diadakan musyawarah besar di balai pertemuan di Alun-Alun Majapahit. Musyawarah ini dihadiri oleh seluruh pejabat dan menteri pemerintahan, termasuk menteri tanda, gusti, pembantu raja, juru, buyut, akuwu, baik dari dalam kota maupun luar kota, serta para aria dan pendeta.

Musyawarah besar ini bertujuan meneguhkan ajaran Raja Kapa-kapa yang menjadi garis panduan negeri. Inti ajarannya adalah “laku utama” dan menjauhi segala bentuk kejahatan.

Pelaksanaan musyawarah tersebut menunjukkan bahwa antara pemerintahan pusat dan daerah telah memiliki kesepakatan dalam garis panduan pemerintahan. Panduan ini dijadikan sebagai aturan bersama yang wajib ditaati seluruh rakyat Majapahit.

(Awaludin)